TAPAK TUAN, 12 Oktober 2006. Ada seorang wakil rakyat yang memilih tinggal di rumahnya di Labuhan Haji. Saban hari dia harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk berkantor di Tapaktuan. Menurut pengakuannya, saban hari dia menghabiskan Rp 150 ribu untuk transpor. Setidaknya, dia menghabiskan transpor Rp 3 juta per bulan. Itu belum lagi dana untuk pelayanan publik. Dana yang dimaksud adalah, jika ada konstituennya yang meminta bantuan dana, dan lain sebagainya.
Dia mengaku, gajinya yang tidak terlalu besar itu habis digunakan untuk transpor dan keluarga. Pada awal pengangkatan menjadi anggota dewan, dia mengaku pernah diberikan tunjangan sewa rumah di Tapaktuan. Namun uang sewa itu digunakan untuk menyewa rumahnya sendiri. (Dia tidak menyewa rumah di Tapaktuan, tapi dia memilih tinggal di rumah milik sendiri, dan uang itu telah digunakan –red.). “Apakah itu salah?” tanyanya kepada KPK.
Dia juga menanyakan, “Untuk melayani rakyat dan menjalankan tugas secara benar, apakah tidak boleh dibantu dana, sehingga lebih mudah menjalankan tugas dengan baik?”
Untuk menjawab pertanyaan terakhir, Amien menyebutkan, selama aturan melarang anggota dewan menerima bantuan dari pihak lain secara tidak sah, tetap saja tidak boleh diterima. Memang, dia mengakui bahwa sistem alokasi dana di negara ini memang amburadul. Pria yang pernah bekerja sebagai auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 18 tahun ini mengaku pernah melakukan riset terhadap UU. Kesimpulannya mencengangkan: sebagian besar UU yang dibuat itu tidak didukung oleh naskah akademik, yang juga tidak didukung oleh kajian yang mendalam.[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]
Untuk itu, dia menawarkan sebuah tim KPK untuk menginventarisir berbagai keluhan anggota DPRD, sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat aturan di masa mendatang. Sehingga, “DPRD yang efektif dan efisien akan sangat berpotensi untuk membantu pencegahan korupsi. Kalau DPRD bisa membantu (mencegah korupsi), maka tugas KPK akan enteng,” ujar Amien.
Mengenai kekurangan gaji dan minta kenaikan gaji, Amien mengatakan, setiap tahun ada kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara. Setidaknya, sudah 40 tahun pemerintah menaikkan gaji PNS. Tapi, tetap saja gaji PNS dirasa masih kecil. Wajar merasakan bahwa gaji kecil, karena setiap gaji naik, harga sembilan bahan pokok juga naik dua sampai empat kali lipat. “Ini juga kesalahan pemerintah, karena tidak bisa mengontrol harga pasar,” ketusnya.
[Sumber]
PARA tokoh masyarakat dan agama memberikan langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sudah membudaya di negeri ini. Burhanuddin, salah seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Samadua menyebutkan, telah terjadi erosi moral di kalangan pejabat dan pegawai negeri sipil. “Mereka tidak punya malu,” kata dia.
Kenapa Burhanuddin berani menuding seperti itu?
Beralasan. Dewasa ini, banyak pejabat dan PNS yang menggunakan fasilitas dinas (kantor), seperti mobil dinas, untuk kepentingan pribadi. Padahal, mobil dinas yang dipakai pribadi itu diisi minyak (BBM) oleh negara. “Pemakaian kendaraan dinas telah terjadi pemborosan, kadang-kadang digunakan di luar dinas,” kata Burhanuddin. “Menurut saya, itu juga korupsi.”
Pikirannya kemudian melayang jauh di tahun 1960-an. Saat itu, Komandan Kodim Aceh Selatan Hamzirwan, menolak menggunakan mobil dinas di luar jam dinas. “Kalau perilaku seperti Hamzirwan ini bisa dipertahankan, sungguh mudah memberantas korupsi,” ujarnya, sembari menyayangkan, PNS dan pejabat sekarang ini tidak banyak yang mengikuti tauladan yang diberikan Komandan Kodim tersebut.
Sementara Yunus, tokoh agama dari Kecamatan Labuhan Haji Barat, mengatakan, benteng untuk memberantas korupsi adalah kembali kepada ajaran agama yang benar.
Amien setuju saja dengan pandangan kedua orang ini. KPK mengharapkan keikutsertaan kaum ulama dan tokoh masyarakat untuk memberantas korupsi. Kata Amien, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) bisa mengajak khatib shalat Jumat untuk memasukkan materi korupsi dalam khutbah Jumat. Tapi, yang menggelikan, kata Amien, ada bekas Menteri Agama, Said Agil Munawar, yang masuk penjara karena dugaan mengorupsi dana haji.
“Menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi,” kata bekas auditor asing itu, “salah.”
Ironisnya, penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, justru sedang ngetrend Pak Amien!?! []
Posted from my blog with SteemPress : http://adiwarsidi.com/ngetrend-pakai-mobil-dinas-sosialisasi-antikorupsi-2006-26/