"KOMUNITAS Steemit Indonesia (KSI) sangat mendukung seluruh tahapan pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilu 2019 mendatang. Namun, sikap KSI sebagai sebuah komunitas yang berada di berbagai daerah dan kota di Indonesia, sangat jelas dan tegas. KSI mengambil posisi yang netral dan independen dari semua kepentingan politik. KSI tidak akan mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada, serta tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden".
Kata-kata di atas saya ambil dari postingan 
"KOMUNITAS Steemit Indonesia (KSI) sangat mendukung seluruh tahapan pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilu 2019 mendatang".
Lebih lanjut ada pula narasi semacam ini;
"Bahwa banyak anggota KSI menjadi calon anggota legislatif berbagai partai, atau mendukung calon anggota legislatif dari partai terntentu, atau mendukung pasangan calon presiden tertentu, itu merupakan hak politik warga negara. Secara personal, itu merupakan pilihan dan sikap masing-masing anggota, tidak ada kaitannya dengan KSI. Bahkan ketika ada Steemian anggota KSI menggunakan platform ini sebagai ajang untuk menegaskan pilihan politiknya, itu juga tanggung jawab dan pilihan masing-masing Steemian".
Pada era demokrasi seperti saat ini setiap orang/organisasi/komunitas berhak menyampaikan pendapatnya, begitu pula KSI. Oleh karenanya saya pun akan menyampaikan pendapat saya tentang sikap "Abu-abu" KSI.
Saya ingin menanggapi sikap netral dan independen KSI. Adakah yang netral dan benar-benar independen dalam hidup ini, bukankah yang kita anggap netral dan independen adalah satu pilihan sikap dari dan oleh sebuah situasi yang harus kita sikapi. Pemantiknya bisa bisa beraneka ragam. Penyikapan kita terhadap sebuah situasi sudah tidak bisa dikatakan sesuatu yang netral, entah apapun bentuknya. Lacan, lewat teori psikoanalisinya melihat bahwa apa yang dilakukan/diinginkan seseorang adalah akibat atau terpengaruh oleh keinginan diluar dirinya (orang lain).
Dari sini sikap abu-abu KSI semakin jelas. Ada aroma oportunis, pragmatis sekaligus sok apriori terhadap dinamika politik di Indonesia tetapi diam-diam mengapresiasi. Karena apa yang disimpulkan KSI sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang dialami! Mengapa? Karena KSI yang memilih memposisikan dirinya netral dan independen sesungguhnya tidak bebas nilai. Bagaimana bisa dikatakan netral dan independen jika terdapat narasi; "banyak anggota KSI yang duduk sebagai DPR, pula politisi dan sebagainya". Bukankah hal tersebut seperti halnya dengan narasi demikian Saya memiliki komunitas ular tetapi saya tidak bertanggung jawab jika ada ular - ular dari komunitas saya menggigit orang?
Jika KSI disebut komunitas atau organisasi maka pada setiap anggota yang tergabung di dalamnya melekat "baju" KSI selama 24 jam. Hal tersebut sudah jadi common sense dalam keorganisasian. Tetapi jika tidak demikian, lalu apa?
kita adalah "manusia politik" dan "manusia sejarah".
Maka, apapun tindak tanduk dan gerak gerik kita akan selalu membawa dua hal tersebut. Pula menentukan arah politik dan garis sejarah. Sementara itu sebagai "manusia politik" dan "manusia sejarah" kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab moril untuk mengambil peran politik dan sejarah tanpa takut masuk ke dalam kotak dikotomi (memilih si A atau B dll). Kalaupun terjadi, bukankah setiap tindakan mengandung resiko, kawan?
Sekali lagi karena konteks yang kita bahas adalah dinamika politik, bukan pilihan politik. Maka alasan netral dan independen adalah sebuah alasan yang tidak beralasan. Karena sikap politik bukan berarti mengikuti, mendukung, atau menjadi simpatisan salah satu partai dengan para jagoannya. Sebab, pemaknaan seperti itu sungguh sempit.
Para steemian adalah bagian dari masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek utama dalam dunia politik. Oleh karenanya menjadi bagian dari masyarakat adalah menjadi bagian dari dunia politik itu sendiri. Sementara itu, sikap politik 
Bukankah lebih menarik jika KSI menyatakan tidak netral dan independen dalam politik Indonesia hari ini, tetapi tidak memaksa dan atau mengekor pada partai politik yang sudah ada namun menjadi "tandingan" sebagai bahan referensi politik minimal.