Violence will not solve the problem. Violence now will grow the seeds of new violence in the future. Immediately break the chain of the embryo of violence with feelings and behaviors of affection for fellow creatures of God.
The RI-GAM conflict is a valuable lesson in the history of violence in Aceh. Since the DOM was implemented in Aceh in the early 1990s until August 22, 1998, it has indeed scared the Acehnese, but not only that, it also left a grudge.
When Jakarta canceled DOM for Aceh, everyone, relatives, and families who experienced violence rose to revenge in all sorts of ways. Both in the name of personal sentiment and through a larger movement, joining GAM.
During the period of GAM's armed forces in Aceh, from mid-1999 to mid-2003, it was also the peak moment of Acehnese revenge, both with right and wrong reasons for every element that smelled of Indonesia.
Until then entered Martial Law on 19
May 2003 until the RI-GAM Peace on 15 August 2005, the Government of Indonesia freely returned to violence against the Acehnese.
It was the tsunami that awakened the Government of Indonesia and GAM to immediately stop the violence. The tsunami forced the conflicting parties to make peace. Tsunami teaches everyone to arrange hearts that desire revenge and violence towards peace.
The RI-GAM conflict is not just a war, but the whole practice of injustice is exhibited. In this case, the state must be present giving lessons for all of us and future generations, that the practice of state at that time was not correct in applying its people.
At least that is what the Culturalist, Emha Ainun Najib, said on April 23, 2000, during an art performance in Unsyiah, that "the most severe national irregularities in Aceh"
Six months later, on October 18, 2000, in Cirebon, Deputy Chairman of the Indonesian People's Consultative Assembly, Sabarno, told the Indonesian Serambi Daily, since Sukarno Aceh had been disappointed, it was natural that a rebellion would occur there.
The statements of Emha Ainun Najib and Hari Sabarno are like humanizing the Acehnese again. Of the thousands of national figures, only two of these people expressed their empathy openly, with no interest whatsoever except voicing their conscience.
The RI-GAM conflict has passed 15 years ago. All of us, Acehnese have not completely forgotten the sad times. But it will automatically disappear if the central government is always present to treat the people of Aceh with affection.
Mendale, Aceh Sumatra, 18th June, 2020
BAHASA INDONESIA
PELAJARAN DARI KEJADIAN MASA LALU;
“KEKERASAN TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH”
Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan sekarang akan menumbuhkan bibit kekerasan baru pada masa yang akan datang. Segera putuskan mata rantai cikal bakal kekerasan dengan perasaan dan prilaku kasih sayang kepada sesama makhluk Allah.
Konflik RI-GAM adalah pelajaran berharga bagi sejarah kekerasan di Aceh. Sejak diberlakukan DOM di Aceh pada awal 1990 sampai dengan 22 Agustus 1998 memang telah membuat orang Aceh takut, namun tidak hanya itu, juga menyisakan dendam.
Ketika Jakarta mencabut DOM bagi Aceh, maka setiap orang, kerabat dan keluarga yang mengalami kekerasan bangkit untuk balas dendam dengan segala macam cara. Baik atas nama sentimen pribadi maupun lewat pergerakan yang lebih besar, bergabung dengan GAM.
Pada masa puncaknya kekuatan bersenjata GAM di Aceh, yaitu pada pertengahan 1999 sampai dengan pertengahan 2003, juga menjadi moment puncak balas dendam orang Aceh, baik dengan alasan benar maupun salah terhadap setiap anasir yang berbau Indonesia.
Sampai kemudian masuk Darurat Militer pada 19
Mei 2003 sampai dengan Damai RI-GAM pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dengan leluasa kembali melakukan kekerasan terhadap orang Aceh.
Tsunamilah yang menyadarkan Pemerintah Indonesia dan GAM untuk segera menghentikan kekerasan. Tsunami memaksa para pihak yang berkonflik untuk berdamai. Tsunami mengajarkan semua orang untuk menata hati yang berhasrat pada dendam dan kekerasan kepada kedamaian.
Konflik RI-GAM bukan sekedar perang, tetapi seluruh praktek kezaliman dipertontonkan. Dalam hal ini negara harus hadir memberikan pelajaran bagi kita semua dan generasi ke depan, bahwa praktek bernegara pada masa itu tidak benar dalam memberlakukan rakyatnya.
Setidaknya demikian yang disampaikan Budayawan, Emha Ainun Najib pada tanggal 23 April 2000 saat pagelaran seni di Unsyiah, bahwa “ketidakberesan nasional paling parah di Aceh”
Enam bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2000 di Cirebon, Wakil Ketua MPR-RI Hari Sabarno mengatakan pada Harian Serambi Indonesia, sejak Soekarno Aceh dikecewakan, karenanya wajar jika terjadi pemberontakan di sana.
Pernyataan Emha Ainun Najib dan Hari Sabarno itu seperti memanusiakan orang Aceh kembali. Dari ribuan tokoh nasional hanya dua orang ini yang menyampaikan rasa empatinya secara terbuka, yang tidak ada kepentingan apapun kecuali menyuarakan hati nuraninya.
Konflik RI-GAM sudah 15 tahun berlalu. Semua kita orang Aceh belum sepenuhnya melupakan masa-masa menyedihkan itu. Namun dengan sendirinya akan hilang jika pemerintah pusat selalu hadir memberlakukan orang Aceh dengan kasih sayang.
Mendale, Aceh Sumatra, 18 Juni, 2020