In Indonesia during the Government's village Fund Allocation program disbursed (ADD), cultural Village Development Discussion or in short words (Musrenbangdes) began a routine performed by people in every village in the country of Indonesia. Actual development discussion culture village, has existed since ancient times. However, the way the discussion is a little different to those carried out at the moment. In Aceh province, Indonesia, each village has a village hall in Meunasah Aceh language, and it has been there since time immemorial. Meunasah village hall is one of the places for the construction of villages by deploying them. Deliberation of the development Village aims to unify perception between the public and the Government apparatus village in planning development programs. In the deliberation of this course involves all elements of society from a variety of groups. Including involving women, young adults have, custom figures, religious figures, character education and community leaders.
Village Development Discussion Keude Bagok Dua, Nurussalam District, East Aceh District, Aceh Province, Indonesia
Usually each village way of doing development by way of deliberation. This time the author wants to tell her how that was done by the head of the village of Gampong Keude Bagok Nurussalam Sub-district, two, East Aceh district, Indonesia, m. Dahlan. He conducts the deliberations of the development of the village, by involving all elements of society that existed in the village."Every year I do the initial deliberation by tertip and formal, in addition I involve the whole society I also invite the Assistant village Government of County Government. I did so in my village development programs transparent and with proper planning, quick and beneficial to the interests of the community a lot, "said M. Dahlan to the author.
M. Dahlan Village Head of Keude Bagok Dua, Nurussalam Sub-district, East Aceh District, Aceh Province, Indonesia
.
He said, the way he did it, the discussion is already performed by other villages outside Aceh province, but for East Aceh Regency, the way of discussion such as this is rarely done by the Government of the village. So the management of the allocation of Funds that impressed many Village ambush. "Through this kind of deliberation, we can also educate the community to propose the construction of the village is right on target, accurate and transparent. because in this whole discussion community representatives from each village can propose development programs for the benefit of the public. In this Muswarah I also invite the entire apparatus of the village to use the uniform, "said m. Dahlan.
Keude Bagok Dua Village Apparatus, Nurussalam District, East Aceh District, Aceh Province, Indonesia, used uniform batik clothes in the village meeting
Through the deliberations conducted by m. Dahlan, also became the media to educate the public to understand the meaning of development itself. "Because I invited the expert team of Government as presenters to deliver material to make development planning that is transparent and accountable, for the creation of the harmony society in live development across all sectors," said M. Dahlan, a former fisherman who just two years served as the head of the village of Gampong Keude one sole good two.
A television journalist Mai Munzir interviewed M. Dahlan, Village Head of Keude Bagok Dua, Nurussalam Sub-district, East Aceh District, Aceh Province, Indonesia on the sidelines of the deliberation
After the author's view and listen to explanations, m. Dahlan, on deliberations conducted in the village, I can conclude, that the science in educating people to manage development programs that are good, not only owned by people are highly educated, but a former fisherman who just graduated from high school, are also capable of manifesting a consensus for educating the public in supporting the development of the village.
INDONESIA :
Mari Kita Tiru Metode Musyawarah Desa Yang Dilakukan Kades Sang Mantan Nelayan Ini
Di Indonesia selama pemerintah mengucurkan program Alokasi Dana Desa (ADD), budaya Musyawarah Pembangunan Desa atau di singkat dengan kata (Musrenbangdes) mulai rutin dilakukan oleh masyarakat di setiap desa di Negara Indonesia ini. Sebenarnya budaya musyawarah pembangunan desa, telah ada sejak zaman dulu. Namun, cara bermusyawarah sedikit berbeda dengan yang dilakukan saat ini. Di Provinsi Aceh, Indonesia, setiap desa mempunyai balai desa dalam bahasa Aceh disebut Meunasah, dan ini telah ada sejak zaman dahulu. Meunasah merupakan salah satu balai desa tempat menggelar mufakat untuk pembangunan desa mereka. Musyawarah Pembangunan Desa bertujuan untuk menyatukan persepsi antara masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dalam merencanakan program pembangunan desa. Dalam musyawarah ini tentunya melibatkan semua elemen masyarakat dari berbagai kelompok. Termasuk melibatkan kaum perempuan, pemuda-pemudi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat.
Biasanya cara setiap desa melakukan musyawarah pembangunan desa dengan cara berbeda-beda. Kali ini penulis ingin menceritakan cara yang dilakukan oleh Kepala Desa Gampong Keude Bagok Dua, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Indonesia, M. Dahlan. Beliau melakukan musyawarah pembangunan desa, dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di desanya.
Maimun, Sekretaris Desa Keude Bagok Dua, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia.
"Setiap awal tahun saya melakukan musyawarah dengan tertip dan formal, selain saya melibatkan seluruh unsur masyarakat saya juga mengundang asisten pemerintahan desa dari Pemerintah kabupaten. Ini saya lakukan agar program pembangunan di desa saya transparan dan dengan perencanaan yang tepat, cepat dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak," kata M. dahlan kepada penulis.
Kaum Ibu- ibu sedang melayani tamu makan malam sebelum acara Musrenbang dimulai.
Katanya, cara bermusyawarah yang dilakukannya itu, sudah biasa dilakukan oleh desa lainya di luar Provinsi Aceh, namun untuk Kabupaten Aceh Timur, cara bermusyawarah seperti ini jarang dilakukan oleh pemerintah desa lainya. Sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa banyak yang terkesan amburadul. "Melalui musyawarah seperti ini, kita juga dapat mendidik masyarakat untuk mengusulkan program pembangunan desa yang tepat sasaran, akurat dan transparan, karena dalam musyawarah ini seluruh wakil masyarakat dari setiap dusun dapat mengusulkan program pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Musyawarah ini, saya juga mengajak seluruh aparat desa untuk menggunakan seragam," papar M. Dahlan.
Tim ahli Pemerintah Kabupaten Aceh Timur saat memberikan pengarahan kepada masyarakat Desa Keude Bagok Dua.
Melalui musyawarah yang dilakukan oleh M. Dahlan, juga menjadi media untuk mendidik masyarakat untuk memahami makna dari pembangunan itu sendiri. "Karena saya mengundang tim ahli Pemerintahan sebagai pemateri untuk menyampaikan materi membuat perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Hal ini saya lakukan untuk terciptanya keharmonisan masyarakat dalam menjalan pembangunan desa di semua sektor," kata M. Dahlan, mantan seorang nelayan yang baru dua tahun menjabat sebagai Kepala Desa Gampong Keude Bagik Dua.
Tim ahli pembangunan desa saat memberikan materi kepada masyarakat perencanaan pembangunan desa
Setelah penulis melihat dan mendengarkan penjelasan, M. Dahlan, tentang musyawarah yang dilakukan di desanya itu, saya dapat menyimpulkan, bahwa ilmu dalam mendidik masyarakat untuk mengelola program pembangunan yang baik, bukan saja di miliki oleh orang-orang berpendidikan tinggi, namun seorang mantan nelayan yang hanya menamatkan sekolah menengah, juga mampu mewujudkan sebuah mufakat untuk mendidik masyarakat dalam menyukseskan pembangunan desa.