Jepang bisa dibilang merupakan salah satu negara yang teknologi blockchainnya paling maju di dunia. Tidak heran jika Indonesia, sebagai negara yang perlahan-lahan mulai membuka diri terhadap teknologi blockchain dan mata uang kripto, harus belajar dengan negara di Asia Timur ini.
PPBI atau Perkumpulan Pemerhati Blockchain & Bitcoin Indonesia kini memutuskan untuk melakukan tandatangan kerja sama dengan ICCPO atau International Crypto Currency Promotion Organization. Kerja sama ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana regulasi di Jepang terkait Cryptocurrency.
Penasaran seperti apa kerja sama yang dimaksud? Yuk kita simak ulasannya dalam postingan berikut ini.
Indonesia Punya Potensi
Meski Indonesia belum cukup ramah terhadap mata uang kripto, tetapi Jepang tertarik menjalin kerja sama. Menurut Erwin Hadiyanto, ketua PPBI, hal ini dikarenakan Jepang melihat potensi sumber daya manusia yang bisa dikembangkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia.
Di era digital seperti ini, bitcoin bukanlah sesuatu yang dapat dihindari lagi. Jika ingin mampu bersaing di perekonomian global, Indonesia perlu menerima produk perekonomian yang sedang digandrungi saat ini, yaitu bitcoin.
Mendukung Legalitas Mata Uang Digital
Seperti yang kita tahu, mata uang digital saat ini belum legal untuk masuk dalam pasar investasi. Tetapi bukan berarti Indonesia menolak. Pemerintah hanya mengambil langkah yang hati-hati untuk melindungi perekonomian warga negaranya saja.
Setelah kerja sama dengan ICCPO ini berjalan, PPBI siap memberikan masukan kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa membuat aturan yang jelas terkait mata uang digital sekaligus menghilangkan kesalahpahaman mengenai mata uang digital di Indonesia. Dengan adanya pertukaran informasi dengan teknologi blockchain di Jepang, harapannya Indonesia dapat mengadopsi teknologi tersebut dan menerapkannya secara utuh.
Hmm... Bagaimana menurut kamu? Apakah menurut kamu mata uang kripto bisa segera diatur legalitasnya di Indonesia? Kira-kira apa yang terjadi ya jika mata uang kripto dinyatakan legal di Indonesia? Lalu, regulasi seperti apa yang mungkin kita adopsi? Yuk utarakan pendapat kamu di kolom komentar.