Media ini meyakini bahwa tidak cukup bala tentara penjajah terusir, karena akar permasalahannya adalah imperialisme global yang dimainkan oleh negara-negara maju. Dengan adanya aliansi, negara bekas jajahan akan kuat dari terpaan tekanan para imperialis.
Terlebih setelah Indonesia merdeka, Soekarno naik takhta dengan membawa spirit Marxisme dalam program-program kerjanya. Dan Soekarno pula membangun aliansi dengan presiden-presiden yang berpandangan sama, misalnya Fidel Castro.
Ideologi Media di Era Orde Lama
Dalam sejarahnya, media di Indonesia memperjuangkan dua kebebasan. Pertama, kebebasan bangsa dan wilayah dari penjajahan. Upaya ini dilakukan dalam kapasitas media sebagai agen pendidikan politik. Pembebasan bangsa diperjuangkan lewat kata-kata yang menggerakkan nurani dan keberanian untuk melawan. Kedua, kebebasan pers dari kungkungan penjajah dan rezim politik dalam negara yang sudah berdaulat.
Yang pertama sudah berhasil diraih. Akan tetapi, ternyata tekanan terhadap pers berlanjut dalam politik yang sudah berubah. Inilah yang dialami media-media yang masih bertahan dalam perubahan politik dari masa penjajahan ke era kemerdekaan Indonesia yang kemudian dipimpin oleh Soekarno. Ada pun Soekarno dikenal dengan rezim diktator yang dijalankannya setelah Indonesia lepas dari belenggu penjajahan asing.
Akan tetapi, di awal-awal Soekarno memerintah demokrasi tengah dinikmati sehingga media-media tumbuh. Koran dan majalah sangat mendominasi waktu itu. Sebagian darinya adalah “alat perjuangan partai dan menjadi corong ideologis”.
Salah contoh adalah Abadi yang menjadi media resmi Masyumi, Duta Masyarakat milik NU, Harian Rakyat milik PKI, Pedoman milik PSI, dan Suluh Indonesia milik PNI. Dan terhitung 12 tahun setelah proklamasi, ada 116 koran harian terbit, dengan oplah mencapai ratusan ribu per harinya. Ditambah lagi dengan banyaknya surat kabar mingguan.
Surat kabar berbahasa Belanda dilarang terbit di tengah booming media tersebut. Jumlah tersebut kemudian merosot signifikan ketika Soekarno mulai bersikap tegas terhadap sumber-sumber konflik yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Media yang tak sejalan dengan jalan (ideologi/kebijakan) politiknya Soekarno akan dimatikan.
baca juga
Oryza A. Wirawan, “Pers dan Presiden: Belajar dari Orde Lama”, Berita Jatim, 24/10/2014.