Family Development Session in Krueng Simpo

Setiap kita memiliki jalan masing-masing dalam berperan sebagai homo socius. Adakalanya menjadi pengabdi masyarakat tidak hanya semata-mata tugas atau tanggung jawab. Menjadi manusia yang peka terhadap lingkungan sosial tidak hanya dengan memperhatikan dari ruangan persegi atau duduk di atas panggung megah. Tepatnya bergerak sebagai roda kecil menjadi bagian dari masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang ekonomi mandiri. Family Development Session (FDS) atau lebih dikenal dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan tugas kerja untuk meningkatkan pengetahuan KPM tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Sesi bulan Agustus bersama masyarakat Desa Krueng Simpo dalam pertemuan bulanan dengan sosialisasi program PKH, sebab mendapatkan bantuan non tunai dan kewajiban dari seorang KPM. Kegiatan P2K2 berjalan dengan baik, terima kasih kepada Keuchik dan Sekdes Krueng Simpo yang telah memfasilitasi ruang dan waktu untuk kegiatan PKH bulan ini. Semoga KPM Desa Krueng Simpo menjadi inisiator dalam perubahan ekonomi mandiri.

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkanberbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan social berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:
a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

KRITERIA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Mengenai Program Keluarga Harapan (“PKH”) pengaturannya dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (“Permensos 1/2018”). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Kesimpulan tentang Program PKH

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam Data Terpadu Program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.
3. Data Terpadu Program adalah hasil survei statistik dari Kementerian dan bukan dari usulan perangkat desa, Pendamping PKH ataupun Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Sebelum itu, aku meminta kepada teman-teman yang telah menemukan postingan ini dan membacanya agar sudi kirannya mengetik kata SENIMAN BISU di mesin pencarian yang ada di SmartPhone atau Laptop. Kenapa harus mengetik kata tersebut?, karena di web itu akan ada banyak hal yang belum pernah teman-teman baca. Awalnya aku adalah seorang penggiat kata yang kutuangkan kedalam status di media sosial berbasis makan quota. Sekarang semua kata itu ada dalam web yang ku sarankan pada mesin pencarian milikmu.