Dalam dialog damai kelas ke-51 FAMe, baru baru ini, terungkap keprihatinan banyaknya generasi baru Aceh yang tidak mengetahui jejak tapak rintisan damai Aceh.
Bahkan, ada yang mengira MoU Helsinki yang dihasilkan pada 15 Agustus 2005 itu sebagai nama sebuah negara, dan ada juga yang mengira itu nama sebuah qanun.
Dalam dialog yang diadakan di Ruang Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Rabu, 15 Agustus 2018. meeting Badan Arsip itu juga terungkap minimnya minat warga dalam memperingati Hari Damai Aceh.
Padahal pihak Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sudah menghimbau warga melalui iklan media untuk menghadiri doa bersama di Mesjid Raya Baiturrahman. Faktanya, warga yang hadir kurang dari 100 orang.
Jikapun pernah mendengar MoU Helsinki, tapi semakin sedikit generasi baru Aceh yang mengetahui jejak rintisan damai sebelum MoU Helsinki disepakati oleh pihak RI dan GAM.
Padahal sebelum kedua pihak tiba di jalan damai yang kini sudah bertahan selama 13 tahun juga pernah berlangsung Jeda Kemanusian yang berujung dengan perjanjian penghentian permusuhan, atau yang juga dikenal dengan Cessation of Hostilities Agreement (COHA).
COHA dihasilkan oleh RI dan GAM pada 9 Desember 2002 di Jenewa berkat fasilitasi Hendry Dunant Centre (HDC). Namun, langkah damai ini harus berakhir sebab kedua pihak tidak menemukan kesepahaman baik di Joint Council (Dewan Bersama) di Jenewa, 25-26 April 2003 maupun di Tokyo Meeting, 17-18 Mei 2003.
Kegagalan COHA diikuti penerapan Darurat Militer yang diumumkan 18 Mei 2003 dan itu berlakulah Status Darurat Militer sejak tanggal 19 Mei 2003. Status ini diikuti pengiriman 42 ribu pasukan TNI dan Polri untuk apa yang disebut “menyelesaikan” konflik Aceh.
Tak hanya mengirimkan personel, Jakarta juga mengerahkan peralatan tempur, seperti tank, kendaraan lapis baja, reo, panser, pesawat tempur Bronco, dan pelbagai alat perang lainnya.
COHA adalah kelanjutan dari Jeda Kemanusiaan yang dihasilkan di Davos, Swiss pada 12 Mei 2000. Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh atau sering disebut dengan “Jeda Kemanusiaan” ini ditandatangani oleh Hassan Wirajudha mewakili pihak pemerintah RI dan dr. Zaini Abdullah mewakili GAM. Kesepahaman ini difasilitasi oleh lembaga internasional HDC (Centre for Humanitarian Dialogue) yang juga bermarkas di Swiss.
Dalam kesepahaman bersama ini disepakati penghentian pertempuran selama tiga bulan, yang dibarengi oleh bantuan kemanusiaan untuk Aceh, dibentuknya modalitas keamananan untuk bantuan kemanusiaan disertai usaha membangun kepercayaan antara keduabelah pihak yang sedang bertikai.
Jeda Kemanusiaan tentu saja tidak lahir begitu saja, sebab inisiasinya sudah berlangsung sejak tahun 1999 di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Jadi jejak tapak rintisan damai Aceh berlangsung di tiga kepemimpinan nasional yaitu Abdurrahmad Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu dibantu secara intensif oleh Yusuf Kalla dengan tim resolusi konfliknya.
Tentu saja yang paling membekas dalam ingatan generasi konflik adalah pemberlakuan status darurat militer pada masa kepemimpinan Megawati melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 28 Tahun 2003. Hal ini karena pada saat itu diberlakukan KTP Merah Putih untuk warga.
Hal yang juga dikenang adalah penangkapan juru runding pada Jumat 16 Mei 2003 saat hendak ke bandara dalam rangka menghadiri Tokyo Meeting, 17-18 Mei 2083. Penangkapan terhadap Teuku Kamaruzzam, Amni bin Ahmad, Sofyan Ibrahim Tiba, Nashiruddin bin Ahmed, dan Teungku Usman Lampoh Awe ini memicu protes Zaini Abdullah dan Malik Mahmud yang sudah berada di Tokyo.
Sosok orang asing yang paling diingat oleh generasi yang hidup di rentang waktu 1999-2005 adalah Martin Griffith dan David Gorman dari HDC. Pada masa 2003 juga dikenal beberapa nama seperti William Ury, Hurst Hanum, dan Erick Avebury. Juga ada wiseman Surin Pitsuwan (mantan menteri luar negeri Thailand), Tan Sri Musa, Budimir Loncar (mantan menteri luar negeri Yugoslavia, serta seorang jenderal bintang empat Amerika, Anthony Zinni.
Paska HDC, juga dikenal Juha Christensen yang mengaku bertemu pimpinan GAM di Norsborg, Stockholm di rumahnya pimpinan GAM, yaitu Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah, Muzakir Hamid pada 24 Juni 2003.
Sosok tokoh kunci dalam damai Aceh tentu saja Marti Ahtisaari. Dialah yang memimpin lembaga internasional Crisis Management Initiative sejak 2000. Sebelum menjadi mediator konflik Aceh, Marti sudah melakukan usaha penyelesaian konflik diberbagai tempat, seperti mempertemukan Viktor Chernomyrdin dengan Slobodan Milosevic untuk mengakhiri pertikaian di Kosovo pada tahun 1999.
Sekarang, berkat tangan sejuk Marti Ahtisaari, Damai Aceh sudah memasuki usia 13 tahun. Tentu saja, dalam tiga periode kepemimpinan Aceh yang ketiga kalinya dipimpin oleh tokoh dari GAM masih ada banyak kekurangan. Kekurangan ini, jika dijadikan pembelajaran tentu saja bisa menjadi ilmu yang baik sekali untuk memulai langkah baru yang lebih baik dan lebih menjamin arah masa depan. Tentu saja kata kuncinya masih tetap trust, kepercsyaan.
Hal yang sama juga pernah saya utarakan dalam dialog di TVRI Banda Aceh, 30 April 2003 paska gagalnya pertemuan parapihak di Jenewa. Dalam dialog itu saya juga pernah menegaskan kunci kepercayaan. Jadi, tanpa kepercayaan damai juga bisa jadi akan rusak, meski jalan berbelok ke arah konflik dengan Indonesia terlalu sulit untuk terjadi. Kini, tanpa berbenah yang didasari trust, maka tidak ada grand skenario yang bisa diterima oleh semua pihak untuk keluar dari krisis saat ini, dan ini bisa jadi menjadi alat pemicu konflik sesama di Aceh.