Dua hari yang lalu, seperti dilansir pada sebuah surat kabar online tribunnews Jumat (20/10/2017), bahwa pihak BI (Bank Indonesia) menegaskan tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesa. Hal itu sejalan dengan larangan dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terkait penggunaan Bitcoin.
Deputi Gubernur Senior Indonesia Mirza Adityaswara, menegaskan "BI tidak mengakui Bitcoin,"
Menurut Mirza, penggunaan bitcoin dunia mulai menurun. Hal ini ditandai dengan Negara Tiongkok mulai melakukan pengambalian bitcoin dari peredaran. kemudian mirza menambahkan "Tren di global kalau kita lihat gimana China juga berusaha mengembalikan Bitcoin"
Mirza memaparkan BI sudah meminta masyarakat tidak lagi menggunakan Bitcoin. Jika masih menggunakan, BI kata Mirza, meminta masyarakat untuk berhati-hati. "Sebaiknya masyarakat juga berhati-hati," tegas Mirza.
Hal senada juga diungkapkan oleh Eny pada detik finance, "Kita melarang Bitcoin untuk ditransaksikan di PJSP, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Artinya ya kalau di luar PJSP dia melakukan at their own risk," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Eny V Panggabean, di sela seminar Indonesia Banking Expo 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Memang akhir-akhir ini, kalau diperhatikan BI sedang mendorong program mereka ke pergerakan non tunai. Transaksi yang digunakan masih menggunakan mata uang rupiah, namun dengan bentuk aplikasi ataupun kartu.
Kemungkinan besar ini Perbankan menyeleraskan sistem mereka sesuai dengan arahan Presiden tentang perumusan strategi nasional keuangan inklusif.
Arahan Presiden :
Pemerintah menegaskan Penggunaan sistem perbankan dengan memamfaatkan keuangan digital (non-tunai) dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusif keuangan.