Hari rabu, 21 Februari 2018, waktu pendaftaran calon komisoner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh untuk Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 sudah mulai dibuka. Semua orang yang merasa terpanggil untuk terlibat dalam pekerjaan elektoral dan ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Aceh sila ikut. Untuk mendiseminasi informasi ini, saya sebagai ketua Tim Seleksi calon Komisioner Panwaslih Aceh, Wahidah Suaib sebagai sekretaris Timsel, dan Mawardi Ismail yang pernah menjadi dekan Fakultas Hukum Unsyiah dan juga dikenal sebagai pengamat hukum terkemuka menjadi narasumber dalam Talkshow di TVRI Aceh.
Btw, yang dimaksud dengan Panwaslih ini adalah nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh, yang kemudian berdasarkan pengesahan UU Pemilu No. 7 tahun 2017, nama "lex specialis" yang digunakan untuk Aceh adalah Panwaslih (pasal 557). Sayangnya, ketika pasal penutup (Pasal 571 ayat (d) UU No. 7 tahun 2017) yang mengalunir pasal 57 dan 60 ayat 1, 2, dan 4 dari UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh itu gagal dioperasionalkan, karena di-judicial review di Mahkamah Konstitusi oleh perwakilan parlemen Aceh, dan akhirnya diterima, pasal itu kembali menelusup ke dalam undang-undang Pemerintahan Aceh. Konsekuensinya akhirnya ada dua Panwaslih di Aceh, yaitu Panwaslih yang mengawasi Pilkada dan Panwaslih yang mengawasi Pileg dan Pilpres berjalan pada rel kejujuran dan demokrasi.
Tentu ada sarat minimal yang harus dipenuhi, yaitu telah berumur 35 tahun pada saat hari pendaftaran (21 Februari - 1 Maret 2018), tidak pernah terlibat partai politik, baik sebagai calon anggota legislatif, (calon) kepala daerah, dan juga tim sukses, dan tidak menduduki jabatan sebagai pimpinan BUMN dan pejabat pemerintahan.
Tantangan ini tidak mudah, meskipun bukan berarti tidak mustahil. Diperlukan sosok yang memiliki daya intelejensia yang tinggi dan juga mentalitas demokrasi yang kuat. Seorang komisioner bukan hanya orang terampil melakukan manajemen tahapan kepemiluan secara "profesional" - kata profesional sering hanya berurusan pada ukuran finansial akibat kerapihan kerja secara mekanistik, tapi juga seorang hakim yang adil dan seorang pemimpin yang bijaksana.
Inilah kesempatan untuk mengubah wajah kepemiluan di Aceh, yang selama ini masih coreng-moreng dan banyak purdah. Dari penyelenggara yang baik diharapkan hadir out put kepemiluan yang berkualitas. Para penyelenggara pemilu harus tidak terlibat dan terkurung oleh intrik dan patron politik lokal. Ia harus lebih besar dari mereka, secara pikir dan hati. Ia bisa menjadi teladan, agar publik pun bersemangat memberikan suaranya pada pemilu ke depan berdasarkan hati nurani dan pikirannya yang bersih dan rasional.
Dengan Panwaslih yang berjiwa "demokrat" dan imparsial, kita harapkan pemilu akan semakin berkualitas dan bermartabat.
Itulah bagian dari cuplikan talk show di TVRI Aceh yang digawangi host TVRI Aceh yang cukup smart, Muhammad Syuaib a.k.a Musyu. Semoga gagasan ini bisa mengalir sampai jauh dan meresap di diri pemuda-pemudi Aceh yang mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya dan didesain semurah mungkin.
Don't miss it!
21 Februari 2018