Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Minggu (17/12/2017), berniat membuka kedutaan besarnyadi Yerusalem Timur.
Wilayah tersebut diakui sebagai Ibu Kota Palestina oleh pemimpin Islam beberapa hari lalu, demikian dilaporkan agensi berita Xinhua.
"Kami telah mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina, tetapi kami belum bisa membuka kedutaan di sana karena wilayah itu kini sedang diduduki," kata Erdogan.
"Insya ALLAH kita akan membuka kedutaan di sana," katanya memetik laporan Hurriyet Daily News.
Rencana menempatkan kedutaan di Yerusalem Timur diumumkan Menteri Luar Turki, Mevlut Cavusoglu, pada Kamis, sehari setelah KTT Luar Biasa OKI di Istanbul.
Dalam KTT tersebut, Yerusalem Timur diakui sebagai Ibu Kota Negara Palestina.
Langkah itu sebagai tindakan balas terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Langkah sepihak yang diambil Presiden AS Donald Trump pada 6 Desember itu, mencetuskan pertempuran ganas di wilayah Palestina serta bantahan di negara lain.
"Jangan coba untuk ambil alih operasi Zionis (Israel). Jika berbuat demikian, risiko yang perlu ditanggung amatlah berat," imbauan pemimpin Turki itu.
Status Yerusalem menjadi isu utama berkaitan dengan proses perdamaian Israel-Palestina.
Penolakan Israel
Israel menolak deklarasi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI, Rabu (13/12/2017), mendesak komunitas internasional untuk menolak pernyataan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT di Istanbul, Turki, tersebut sepakat menilai bahwa pengakuan AS itu "berbahaya" dan melanggar hukum internasional.
Namun, semua itu ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu.
"Pada akhirnya nanti kebenaran yang akan menang dan banyak negara akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ucap Netanyahu.
Menurut Netanyahu, Israel berhak atas Yerusalem tidak hanya karena kota itu kenyataannya adalah ibu kota Israel, tapi juga negara itu yang bisa menjamin kebebasan beragama di Yerusalem.
"Rakyat Palestina juga seharusnya segera mengakui kenyataan tersebut demi menuju perdamaian, bukan ekstremisme," katanya.
Dalam KTT OKI tersebut, negara-negara anggota juga mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengakhiri okupasi Israel di tanah Palestina.
PBB juga didesak untuk mengakui bahwa Pemerintah AS bertanggungjawab atas semua konsekuensi dari pernyataannya terkait Yerusalem.
Presiden AS Donald Trump akhirnya resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di Gedung Putih, Washington, Rabu (6/12/2017) waktu setempat.
Melalui pernyataan tersebut, Trump juga mengumumkan rencana pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.