Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri membeberkan data terkait impor beras di Indonesia.
Faisal mengunggah grafis data impor beras dari tahun 2000-2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Dirinya mengatakan baru enam bulan (Januari-Juni), impor beras sudah 1,1 juta ton dan izin itu sudah dikeluarkan Kementerian Perdagangan untuk tahun ini sebesar 2 juta ton.
Dikatakannya, jika Bulog mengaku baru mengimpor setengah juta ton saat di era Budi Waseso.
Lantas, dirinya mempertanyakan siapa yang mengimpor sisanya.
Baru 6 bulan, impor beras sudah 1,1 juta ton. Izin impor yang sudah dikeluarkan Kemendag untuk tahun ini 2 juta ton. Bulog mengaku baru impor 1/2 juta ton di era Budi Waseso. Sisanya siapa yang impor?
Menurut Data Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, total persetujuan impor beras periode 2018 kepada Perum Bulog (Persero) hingga saat ini mencapai 2 juta ton.
Persetujuan impor beras untuk Bulog tahap I dan II sendiri telah keluar pada Februari dan Mei 2018, masing-masing jumlahnya 500.000 ton.
Sedangkan izin impor tahap III sendiri telah dikeluarkan pada Juli 2018.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari—Juli 2018 impor beras melalui Bulog telah mencapai 1,181 juta ton.
Mengacu pada izin impor yang dikeluarkan, beras yang masih akan masuk ke Indonesia hingga September sekitar 820.000 ton.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, Bulog tak berencana melakukan impor beras tambahan.
Menurut dia, beras yang baru masuk ke Indonesia sebanyak 22.500 ton merupakan sisa beras impor terdahulu.
Sebelum menjabat sebagai Dirut Bulog, kata Buwas, sudah ada kontrak impor beras sebanyak 1,2 juta ton.
Namun, belum semua beras impor itu masuk ke Indonesia.
“Itu adalah impor sebanyak 1,2 juta ton yang lalu baru berdatangan sekarang. Ada permasalahan dengan kedatangan itu. Karena itu, saya bilang tidak mau impor dulu karena yang lama saja belum kami hitung,” ujar Budi di kantornya, Selasa (31/7/208) seperti dikutip dari Kompas.com.
Budi menambahkan, pihaknya mendapatkan izin perpanjangan impor beras hingga Agustus 2018.
Perpanjangan tersebut diberikan agar Bulog tak dikenakan sanksi karena masih adanya beras impor yang belum masuk ke Indonesia.
“Itu ijin perpanjangan agar kita tidak kena demurrage. Itu barang udah datang lama, sudah di gudang Bea Cukai. Secara administrasi kita harus perpanjang,” ucap dia.
Budi menjelaskan, dari kontrak yang telah ada tak semuanya harus direalisasikan.
Bulog akan mengutamakan serapan beras di dalam negeri.
"Kita lihat serapan dalam negerinya berapa. Kalau sudah cukup itu kita pending (tunda). Bukan berarti kami batalkan, tetapi kami pending, jadi stok kita di luar negeri," kata Budi.