Banda Aceh--Aceh.news | Ketua Umum Dewan Pengurus Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakir Manaf dikabarkan mendapat surat pemanggilan dari Komnas HAM RI belum lama ini. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh.
Surat tersebut sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan beberapa hari yang lalu. Namun, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu disebut-sebut belum memenuhi panggilan karena terkendala kesibukan.
Juru Bicara DPA PA, Muhammad Shaleh, mengatakan bahwa pemanggilan Muzakir Manaf bertujuan untuk klarifikasi dalam takaran yang biasa dan normatif. Menurutnya, tidak ada yang luar biasa dari pemanggilan tersebut.
"Hanya permintaan keterangan, terkait peristiwa masa lalu yaitu," jelas Shaleh, dalam keterangan diterima Liputan6.com, Selasa sore (8/10).
Menurut Shaleh, dalam surat bernomor 258/SP-Aceh/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Muzakir Manaf dipanggil untuk dimintai keterangan soal kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Kejadiannya antara tahun 2001-2004.
Peristiwa Timang Gajah mencuat sejak ditemukan kerangka manusia yang diduga korban konflik Aceh semasa operasi darurat militer. Kerangka-kerangka tersebut ditemukan sekitar tahun 2011-2012.
Dalam laporan tahunannya, Komnas HAM menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 saksi korban, tenaga PMI, dan pemerintah daerah dalam kurun waktu 2016-2017. Namun, belum berhasil memeriksa para pihak yang diduga bertanggung jawab.
Shaleh menambahkan, apa yang dilakukan Komnas HAM RI, merupakan kewenangan lembaga tersebut untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, lembaga tersebut wajib meminta keterangan dari berbagai pihak.
"Termasuk para pimpinan milisi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat itu," ungkap Shaleh.
Namun, permintaan keterangan dari lelaki berjuluk Mualem dinilainya sebatas tindakan Komnas HAM untuk menyelaraskan data dan informasi saja. Hal ini tak lebih dari prosedur kerja normatif yang wajar.
Muzakir Manaf Sebagai Eks Panglima GAM hingga Kancah Perpolitikan di Aceh
Sejak debutnya sebagai seorang kombatan, Mualem sempat menjabat berbagai struktur strategis dalam organisasi GAM. Setelah nota damai disepakati, ia berwira-wiri di dunia politik, dan paling anyar menjabat Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Aceh.
Ditelusuri dari sejumlah sumber, Muzakir disebut-sebut mulai bergabung dengan gerakan separatis pada 1986. Pada 2002 ia menjabat sebagai panglima tertinggi menggantikan Abdullah Syafi'i yang tewas dalam sebuah kontak senjata di kawasan hutan Jim-Jim, Pidie Jaya, 22 Januari 2002.
Ia mendapat julukan mualem atau mualim karena ilmu pengetahuannya terutama dalam hal bertempur. Kemampuan militernya itu ditempa di Kamp Tajura, Libya.
Dipercaya sebagai Ketua Umum Partai Aceh sejak 2007, Mualem sempat menjabat sebagai wakil gubernur dengan tandemnya Zaini Abdullah, untuk periode 2012-2017. Belakangan, ia kembali ikut kontestasi sebagai gubernur, tetapi, kalah oleh pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.
Mualem : Mereka Tak Paham MoU Helsinki
Dikabarkan Mualem sedang berada di Jakarta bersama sejumlah elite GAM mengunjungi Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Selasa (08/10).
Dalam kesempatan itu ikut serta Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haytar, Ketua KPA/PA, Muzakir Manaf alias Mualem, dan Wakil Ketua KPA/PA, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak.
Abu Razak mengatakan, pertemuan itu hanya sebatas silaturahim. Hal ini mengingat masa jabatan Jusuf Kalla sebagai Wapres tinggal beberapa hari lagi, mengutip AcehTrend.
“Hanya silaturahim biasa mengingat masa jabatan Pak JK tinggal beberapa hari lagi. Apalagi jasa Pak JK terhadap Aceh banyak sekali, salah satunya sebagai konseptor di balik perdamaian Aceh,” ujar Abu Razak.
Dalam kunjungan itu, mantan elite GAM juga meminta dukungan dan peran aktif JK untuk memperjuangkan segala hal-hal yang berkenaan dengan kekhususan Aceh.
“Kami juga mau Pak JK turut berkonstribusi aktif terhadap butir-butir perjanjian MoU Helsinki yang masih terganjal di Pemerintah pusat,” ujar Abu Razak.
Mualem juga turut melaporkan kepada JK terkait pemanggilan dirinya oleh Komnas HAM. Dalam pertemuan itu, Mualem mempertanyakan kenapa Komnas HAM baru hari ini memanggilnya setelah 14 tahun perdamaian Aceh.
“Apa Komnas HAM masih belum paham isi-isi perjanjian MoU Helsinki? Komnas HAM jangan menggiring opini negatif sehingga semakin membuat stabilitas dan keamanan di Aceh semakin terganggu. Coba pelajari dulu isi perjanjian MoU Helsinki secara baik dan teliti karena sesudah perjanjian damai diteken pada 15 Agustus 2005, semua sayap militer GAM dibubarkan dan sekaligus mendapat amnesti internasional,” ujar Mualem.
“Tugas kami dan seluruh elemen masyarakat Aceh adalah menjaga dan sekaligus merawat perdamaian ini agar tetap hakiki sehingga bisa dirasakan generasi Aceh masa depan,” tambah Mualem lagi.
Sumber : Liputan6, AcehTrendmuzakir