Pergubkan saja pak, begitu kata-kata yang sedang viral di media sosial. Kami (rakyat) juga sudah lelah mendengar, membaca catatan demi catatan di medsos, publikasi demi publikasi, dan harus membaca secara berulang-ulang di halaman-halaman itu.
Kata-kata APBA. Begitu yang kami baca setiap harinya.
Se-akan, kata-kata itu tiada habisnya. Detik, jam, hari, Minggu, bahkan telah berbulan-bulan mata kami tertuju pada tulisan itu.
Tak hanya itu, kini para bocah-bocah pun mulai mempertanyakan "APBA itu sebenarnya apaan ya?" Kok heboh banget rasanya.
Belum lagi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan "Abuwa" di warung kopi "Oe'h na ka dibahas APBA le awak nyan (pemangku jabatan) ?"
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, seakan tiada habisnya dari masyarakat yang punya ketergantungan perekonomian dengan APBA.
Mungkin, dalam hal ini jauh berbeda dengan nasib mereka yang hidup di desa-desa. Masyarakat disana (perdesaan) dalam pemenuhan kebutuhan pokok masih mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan, sehingga mau disahkan APBA akhir tahun depan juga tak masalah, karena efeknya tidak begitu terasa.
Di lain kesempatan, kami (rakyat) kembali mendengar celotehan warga di sebuah warung kopi di sudut kota "Sang kali nyoe, Aceh jadeh hebat, peng APBA hana payah pakek, sehingga jeut tagandakan untuk APBA thon ukeu", ucap salah seorang warga.
Nyakwa-nyakwa di Gampong juga punya pendapat tersendiri, menanggapi terlambatnya pengesahan APBA "loen adak hana APBA nyan, udep cit. Dile nek-nek kamoe hana geupajoh cit peng APBA nyan, tapi ek cit geupeurayeuk kamoe-kamoe mandum", ujar Nyakwa.
Berbeda nasib dengan penjual bakso, jagung, dan kacang keliling "Kamoe biasa mantong bang, lagot cit dagangan kamoe walau peng APBA hana disahkan lom. Bahkan yang keurija nibak kantoe-kantoe pun sering bloe lawet nyoe, lagee awai-awai cit dile, hana yang berubah", tutur pedagang keliling.
Setelah mendengarkan pendapat demi pendapat dari masyarakat pemukim desa dan perkotaan.
Timbul pertanyaan lain. Sebenarnya "dengan keterlambatannya pengesahan APBA, maka masyarakat sangat dirugikan" saya rasa itu perlu klarifikasi khusus. Karena tidak semua masyarakat dirugikan dalam hal ini.
#Pertanyaannya, Masyarakat yang dirugikan disini siapa ?
Apakah para pekerja di Perkantoran, PNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Bakti, Pengusaha, atau Pemenang Tender ?