Foto: MAPESA
BANDA ACEH – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengusulkan Rancangan Qanun Banda Aceh tentang Pelestarian Situs Sejarah dan Cagar Budaya ke pimpinan DPRK dalam sidang paripurna yang berlangsung, Rabu (18/4/2018), di Gedung Paripurna DPRK Banda Aceh. Raqan itu diusulkan untuk menyelamatkan sejumlah situs sejarah di Banda Aceh yang diketahui banyak yang terbengkalai dan tidak terawat.
“Banda Aceh adalah salah satu pusat sejarah peradaban Aceh yang banyak terdapat makam raja-raja Aceh. Jangan sampai cagar budaya peninggalan sejarah ini terbengkalai dan diabaikan begitu saja,” kata Ketua Komisi B DPRK Banda Aceh, Aiyub Bukhari, kepada wartawan, Rabu (18/4/2018).
Aiyub menjelaskan, upaya menyelamatkan sejumlah situs sejarah di Banda Aceh dilakukan agar generasi penerus Aceh nantinya tetap mengetahui peninggalan sejarah yang ada di Banda Aceh, serta kebesaran peradaban Aceh yang sudah ada ribuan tahun.
“Hal ini juga bertujuan agar situs dan sejarah kerajaan Aceh tidak hilang begitu saja,” ujarnya.
Selain itu, Aiyub menambahkan, banyak situs dan cagar budaya di Banda Aceh yang belum digali sejarahnya, seperti komplek pemakaman kejaraan Aceh di Gampong Pande Kecamatan Kutaraja.
“Inilah yang melatarbelakangi DPRK Banda Aceh membuat regulasi sebagai dasar hukum untuk melakukan pengembangan dan melestarikan situs sejarah di Banda Aceh,” ujarnya.
Ketika ditanyai berapa jumlah situs sejarah di Banda Aceh yang terbengkalai, Aiyub mengatakan belum mengetahui pasti berapa jumlah situs dan bagar budaya yang terbengkalai. Namun dia memastikan, terdapat beberapa situs kerajaan yang terbengkalai dan tidak terawat dengan baik di Banda Aceh.
“Kami nantinya akan mengundang arkeolog untuk membahas persoalan ini dan bekerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan situs sejarah Aceh seperti MAPESA (Masyarakat Peduli Sejarah Aceh) dan lembaga lainnya,” ujarnya.