Empat tahun sebelum Piagam Kemanusiaan bernama MoU Helsinki lahir, 15 Agustus 2005, saya di wawancara 
Dalam tabloid No. 121 Tahun IV 24 - 30 Januari 2001 itu hasil wawancara saya disandingkan dengan hasil wawancara dengan narasumber lain, seperti Prof Djamaluddin Ahmad, yang saat itu anggota DPRD dari PAN, Abdullah Puteh yang saat itu baru menjadi Gubernur Aceh, sejak November 2000 dan Drs Ir Teuku Saiful Achmad, kala itu anggota DPR-RI asal Aceh.
Tabloid Kontras juga menghadirkan hasil wawancara dari GAM, yaitu Teuku Kamaruzzaman yang saat itu Jubir Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK) GAM, Sofyan Daud yang kala itu Wakil Panglima GAM Wilayah Pase (Aceh Utara) dan Sofyan Ibrahim Tiba SH, yang kala itu juga dikenal sebagai dosen Fakultas Hukum Unmuha, Banda Aceh.
Di wawancara oleh Yarmen Dinamika saja saya sudah kikuk, apalagi ketika membaca hasilnya dalam ulasan berjudul sangat futuristik: Siapkah GAM Jadi Parpol?
Saat itu usia saya masih 33 tahun. Tapi terasa hendak copot ketika di dalam laporan itu Sofyan Daud berkata bahwa GAM tidak akan sudi membentuk partai politik di Aceh.... "Catat itu, bukan kami tidak siap, tapi tidak mau dan itu tidak perlu," katanya.
Saya kembali memeriksa hasil wawancara saya dan membacanya berkali-kali. Rasanya jika saja Tabloid Kontras bersifat online ingin rasanya merayu Yarmen Dinamika untuk meralat bagian wawancara saya, yang dengan yakin melihat kemungkinan GAM akan menjadi entitas politik dengan partai politiknya.
Meski banyak pihak bakal kaget melihat GAM tampil sebagai entitas dan kekuatan politik, tapi tidak demikian halnya bagi Risman A Rachman. Deputi Direktur Walhi Aceh ini sudah sejak lama (setidaknya empat bulan lalu) meramalkan jalan terbaik penyelesaian konflik Aceh adalah dengan mengubah format perjuangan GAM, menjadi pergerakan politik. By Tabloid Kontras
Saat itu saya memang aktivis. Tapi sebagai aktivis lingkungan saya merasa diri sedikit cangklak dan terlampau berani berspekulasi. Saya kembali membaca kalimat demi kalimat, padahal sudah membacanya sekali. Gara-gara tanggapan Sofyan Daud, jadilah saya membaca lagi sambil berharap ada keajaiban terjadi, bacaan kedua, ketika dan seterusnya berbeda dengan bacaan awal. Dan saya kembali terkejut ketika membaca petikan berikut:
Risman bahkan sudah mengancang sebuah nama untuk partai bentukan GAM itu. Atjeh Liberation Party namanya. Tatkala GAM masuk legislatif, di parlemen Aceh tetap ada partai-partai RI.
Ya Rabb, apa yang telah saya katakan? Begitulah suasana batin pada saat itu. Meski begitu, saya memaksakan diri untuk membaca lagi dengan tuntas, termasuk uraian berikut ini:
Risman menghendaki adanya semacam pemahaman rekonsiliatif bersama dari semua pihak untuk mengeyahkan motif-motif kekerasan di Aceh dan kesiapan berdamai. Untuk itu, dia merekomendasikan penegakan hukum sebagai penjaga kelangsungan rekonsiliasi itu. Mungkinkah? "Nothing is impossible," tukasnya.
Dalam konteks ini pula, kata Risman, konflik di Aceh tak bisa dilihat semata-mata dari kepentingan untuk mempercepat berakhirnya konflik, melainkan juga harus dicermati dari sisi kepentingan politik mereka yang terlibat langsung atau tak langsung dengan konflik di Aceh.
Atas dasar itulah alumnus IAIN Ar-Raniry ini sampai pada penilaian bahwa kesediaan pihak GAM berjuang lewat gerakan politik sebagaimana tercermin dalam moratorium of violence, adalah suatu keputusan yang cerdas. Terutama karena didasari sepenuhnya oleh pertimbangan untuk mengakhiri tindak kekerasan.
Meski sudah mencoba menghibur diri dengan menyebut keputusan cerdas, tetap saja jantung ini berdebar, dan nyaris pingsan ketika tiba di kantor ada yang melapor jika baru saja ada telepon ke kantor dari seseorang yang tidak menyebut namanya dan marah-marah karena wawancara di Tabloid Kontras.
Syukurlah, empat tahun kemudian hadir MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. Ada yang lebih melegakan, yaitu kala membaca pernyataan Perdana Menteri Malik Mahmud pada Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) GAM - RI, Helsinki, 15 Agustus 2005.
Dalam pernyataannya Malik Mahmud menyatakan bahwa jalan satu-satunya untuk menjamin perdamaian di Aceh adalah dengan melalui pelaksanaan demokrasi yang sejati. Demokrasi yang sejati itu, oleh Malik Mahmud ditegaskan dengan indah dan kuat, yaitu yang tidak berlutut di hadapan kekerasan – ia adalah alat untuk mengakhiri kekerasan dan ketidak-adilan.
Penutup pernyataan Malik Mahmud saya baca dengan penuh haru dan rasanya debaran dan ketakutan yang sempat melanda diri saya empat tahun lalu (2001) akibat wawancara di Tabloid Kontras sirna dengan sempurna. Malik berkata:
Sekarang kami meninggalkan hari bersejarah ini dan melangkah ke arah satu perjalanan yang jauh yang kami harapkan akan mebawa ke arah masa depan yang lebih baik. Kami berharap hari-hari kegelapan dan keputusasaan sekarang telah berada di belakang kami; dan kami yakin akan hari-hari yang penuh harapan dan cerah berada di hadapan kami, sekiranya itulah kehendak Tuhan.