Walaupun carut marut APBA Tahun 2018 masih belum ada titik terang antara eksekutif dan legislatif, namun Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh hari ini (21/02/2018) melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019 di Gedung Serba Guna Setda Aceh.
Dok. Pribadi
Tujuan dari pelaksanaan konsultasi publik merupakan salah satu wahana bagi Pemerintah Aceh dalam rangka menjaring berbagai aspirasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, untuk mendapat masukan, saran ataupun kritikan dalam rangka mendukung penyempurnaan proses penyusunan rancangan awal dokumen RKPA yang merupakan cikal bakal APBA tahun 2019.
Adapun tema pembangunan yang diusung pada RKPA Tahun 2019 yaitu "Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas". Selain itu, agar kebijakan anggaran belanja tepat sasaran harus dilaksanakan secara multi sektor atau biasa disebut money follow program.
Ada 8 (delapan) prioritas prmbangunan yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2019 adalah (1) penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; (2) peningkatan aksebilitas dan kualitas kesehatan; (3) pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektifitas; (4) peningkatan ketahanan pangan dan energi; (5) penguatan dinul islam dan peningkatan kualitas pendidikan; (6) peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata; (7) optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana; (8) penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian. Kedelapan arah kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar tercapainya keseimbangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Harapan kita semua semoga dengan apa yang sudah direncanakan dapat mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani sesuai dengan visi Pemerintah Aceh. Dokumen APBA yang berkualitas hanya mampu dicapai dengan perencanaan yang berkualitas.
