Riwayat Balee Inong #1: Sebuah Inovasi Pemberdayaan Perempuan

Dua puluh empat perempuan duduk di meja melingkar dengan laptop di depannya. Seorang pelatih sibuk mengarahkan mereka sambil keliling memandu mereka dalam sebuah pelatihan yang digelar di gedung IT Learning Center, Banda Aceh, akhir 2017 silam.
[Saya mengunjungi tempat itu bertemu mereka, merekam aktivitas untuk menyumbang bahan tulisan dalam buku “Mencipta Inovasi” berkisah tentang tujuh wilayah inovasi di Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan, produksi Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT) Desember 2017.]
Pelatihan terkait teknologi informasi itu khusus untuk ibu-ibu rumah tangga yang punya bisnis kecil-kecilan, digelar Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Digital Innovation Lounge (DILo) Banda Aceh. “Ibu-ibu umumnya belum terbiasa dengan komputer, jadi lumayan repot,” kata Cut Ulfa, panitia dari DILo.

Pelatihan sepekan membantu mereka menguasai teknologi, misalnya mampu mendesain dan membuat halaman web untuk menjalankan bisnis dan mempromosikan usaha sendiri. Selain itu ada teknik promosi usaha melalui berbagai media sosial yang kian ramai kini.

Setengah dari jumlah peserta direkrut melalui pendaftaran umum dari kalangan ibu rumah tangga, karena kuota yang terbatas hanya 24 orang. Sisanya diambil dari anggota Balee Inong yang mempunyai bisnis. Pendaftaran diwajibkan melampirkan Curiculum Vitae (CV). Balee Inong berarti Balai Perempuan sebagai wadah.

Pelatihan Dilo untuk perempuan di Banda Aceh

Ini tentang Balee Inong, bukan Inong Balee, dua hal yang jauh beda.

Balee Inong istimewa, tanya kenapa? Begini riwayatnya.

Balee Inong, program Kota Banda Aceh untuk mempercepat pemberdayaan perempuan sampai ke desa-desa, melalui agen-agen perempuan. Keberadaannya digagas oleh Illiza Saadudin Djamal, mantan Wali Kota Banda Aceh pada Februari 2008. (saat itu masih Wakil Wali Kota). Prosesnya lahir dari hasil rekomendasi Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) pertama tahun 2007.

Musrena adalah Inovasi Banda Aceh untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan guna mewujudkan kota ramah gender. “Ide muncul karena prihatin rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Aceh,” kata Illiza, sang Inovator Musrena kepada saya saat wawancara.

Dia mengisahkan, banyak persoalan perempuan di Aceh muncul dalam rekomendasi hasil Duek Pakat Ureung Inong Aceh ke-2 atau Konggres Perempuan Aceh yang digelar pada akhir 2005. Semua pihak, termasuk pemerintah kala itu sepakat untuk melakukan pemberdayaan perempuan.

Proses rehabilitasi dan rekontruksi Aceh pascatsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004, menunjukkan perempuan kurang dilibatkan dalam pembangunan. Pembangunan Kota Banda Aceh fokus pada pembangunan fisik, sementara kelompok marjinal memiliki akses yang terbatas untuk berpartisipasi di dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan proses pengambilan keputusan. “Sementara disadari isu-isu gender memiliki peran penting dan dapat mempengaruhi berbagai aspek lainnya seperti bidang sosial, politik, ekonomi, kemiskinan, serta kebijakan tata ruang di kota.”

Selama ini, perencanaan kota hanya mengandalkan Musrembang yang didominasi laki-laki, dari tingkat gampong sampai ke tingkat kota. Kebanyakan dari perangkat pemerintah atau tokoh masyarakat adalah laki-laki. Kalaupun ada kelompok perempuan yang terlibat di Musrembang, hanya dari unsur PKK atau isteri dari aparat pemerintah.

Minim perempuan, mengakibatkan usulan yang dihasilkan dari Musrembang kurang berpihak kaum ibu. Perencanaan pembangunan didominasi fisik dan infrastruktur, sementara usulan berupa perbaikan gizi, air bersih, peningkatan kualitas hidup anak melalui pemberian makanan tambahan, posyandu maupun pemberdayaan ekonomi perempuan hampir tak pernah muncul.

Padahal secara komposisi penduduk, perempuan lebih banyak di Banda Aceh dibandingkan laki-laki (53 persen berbanding 47 persen). Nyatanya di lapangan, perempuan hanya terwakili sebesar 27 persen pada kegiatan perencanaan kota. Dalam banyak diskusi untuk membangun kota pascatsunami, kesadaran adanya ketimpangan keterlibatan perempuan, disadari. Persoalan ini coba dipecahkan. Beberapa lembaga asing yang terlibat dalam rekontruksi Aceh ikut membantu.

Salah satu acara Musrena di Bappeda Banda Aceh, Februari 2017 | Foto: Humas Banda Aceh

Terpilih menjadi Wakil Wali Kota Banda Aceh dalam Pilkada Aceh 2006, Illiza menunjukkan komitmennya bersama Wali Kota Mawardy Nurdin dalam menciptakan sebuah inovasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pembangunan. “Kami merasa perlunya Musrena,” jelasnya. Program itu dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh. [bersambung]

Note: Ini adalah tulisan pertama saya memakai #steempress. Terima kasih kepada Hive account@acehpungo yang telah memandu saya tanpa pamrih untuk belajar tentangnya. []