Di Indonesia Buruknya kinerja birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih terjadi, yang sering kita lihat di instansi-instansi pemerintah Indonesia administrasinya masih berbelit-belit, adanya pungutan bebas yang diterima oleh pihak pengurus tetap terjadi, hal ini adalah salah satu yang bisa membuktikan Masih buruknya kinerja birokrasi di Negara kita.
Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan mengambil kesimpulan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah yang merugikan masyarakat.
Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya tidak efesien pemerintahan.
Tidak efesiennya kegiatan pemerintahan terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah.
Meskipun, pemerintah sedang berusaha mewujudkan good governance dengan cara membentuk badan-badan yang dianggap perlu untuk menciptakan birokrasi yang baik, tidak terbelit-belit, agar tercipta pula kinerja yang baik di indonesia. Jika dilihat secara umum kinerja birokrasi bisa berdampak baik dan buruk, namun jika ingin memaksimalkan dampak baik, Kita juga harus melihat apakah orang tersebut benar-benar memiliki suatu skill yang dibutuhkan untuk bekerja dibidang pemerintahan.
Karena Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bekerja sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya juga menjadi salah satu hal yang terpenting untuk mewujudkan good governance yang berkualitas. Pada akhirnya, masyarakat dan pihak-pihak swasta dapat menilai kinerja birokrasi suatu negara. Implementasi dari keberhasilan dari kinerja yang baik dari birokrasi adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti yang tertera didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
