Jika tidak ada fatwa dari mufti Mesir mungkin tulisan ini tidak hadir. Beberapa hari lalu dari negeri Firaun terdengar kabar bahwa mufti besar Mesir, Syawki Allam mengharamkan mata uang digital, Bitcoin, karena dianggap sama dengan judi. Bitcoin juga dianggap haram karena membuka peluang terjadinya transaksi pencucian uang dan penyeludupan (https://finance.detik.com/moneter/3798680/dianggap-judi-mesir-haramkan-bitcoin).
Kontroversi tentang Bitcoin ternyata bukan hanya karena harganya melambung tinggi dan menjadi fenomena mencengangkan di dunia perdagangan global, tapi juga pada aspek pembolehan di dalam Islam. Ulama populer di Arab Saudi, Asim Al-Hakim juga pernah mengeluarkan fatwa pengharaman Bitcoin karena dianggap ambigu dan sesuatu yang belum jelas dalam dunia perdagangan ekonomi.
Bisnis Digital
Saya merasa, ada sesuatu yang harus dijelaskan di sini terkait fatwa tersebut. Jika kita periksa dalam konteks fiqh atau hukum Islam, status itu diklasifikasi sebagai pengharaman yang tidak secara substansi tapi munculnya raison d'etre pendukungnya atau dalam istilah Syariah hurmah lil-ghairihi. Pengharaman secara substansial adalah yang telah jelas disebutkan di dalam Quran, Hadist, Ijma', dan Qiyas seperti pengharaman babi dan anjing, membunuh, berzina, merampok, atau makan darah.
Namun pengharaman Bitcoin karena sama dengan berjudi adalah analogi yang patut dipertanyakan. Sama dengan perdagangan di dunia valas, ada pandangan yang menganggap hal itu tidak haram karena berbeda sifatnya dengan judi yang berarti untung-untungan, sedangkan perdagangan valas memerlukan analisis yang sifatnya pasti. Kita bisa samakan dengan perencanaan perdagangan yang tentu bisa saja untung atau rugi.
Adapun ketika dilihat pada argumentasi bahwa keharamannya karena membuka peluang pencucian uang dan penyeludupan, tentu akan semakin jelas, bahwa Bitcoin menjadi halal jika tidak terlibat dalam dua pola kejahatan itu. Bahkan argumentasi ulama Arab Saudi itu semakin sumir karena menganggap bahwa mengharamkan sesuatu yang belum diketahui adalah bukan model fatwa yang bisa dipertanggung-jawabkan. Dalam kaidah Ushul Fiqh ada konsep yang menyebutkan bahwa untuk urusan Muamalah (sosial-ekonomi) segala sesuatu dibolehkan kecuali ada hukum yang mengharamkannya (Al-aslhu fi syai'in al-Ibahah hatta yadullu 'ala hurmatihi). Mengharamkan hal yang belum jelas argumentasi hukumnya sama dengan bersikap tidak adil atas masalah itu. Mungkin bagi saya masalah Bitcoin dan valas bisa dimasukkan sebagai masalah yang masih syubhat masih ada perselisihan antara hal yang belum tegas, apakah halal atau haram.
Steemit Halal?
Hal ini kemudian memengaruhi saya untuk melihat relasi antara Steemit dan Bitcoin. 
Namun tidak ada hubungan sedarah antara keduanya, karena akhirnya "nilai mata uang" yang digunakan dalam transfer dan penggunaannya disebut Steem dan Steem Backed-Dollar atau SBD. Dalam kegiatan di Steemit postingan atau tulisan adalah bagian dari aset dan omset Steemit yang dibagi pengelolaannya dengan pengguna yang kemudian dinamakan investasi individual melalui kepemilikan Steem Power. Ini mirip misalnya dengan bisnis online, dimana sistem kapitalnya lebih humanis karena hak pengguna atau pekerja agak sederajat dengan pemilik. Itu menjelaskan kenapa bisnis taksi online lebih diminati dibandingkan taksi konvensional yang hanya menguntungkan sang pemilik.
Jadi dalam hal Steemit, kekuatan bisnis pengguna terletak pada produktivitas tulisan dan akan berpengaruh pada SBD dan Steem Power. Jadi semuanya sangat terukur dan halal. Tidak ada spekulasi ala judi di sini. Tulisan yang kita produksi dan kemudian dinilai dari vote adalah jerih dan ukuran "profesional" kita.
Saya misalnya menulis untuk Kompas, Media Indonesia, atau Serambi Indonesia dan dibayarkan honor. Itu tak lain bentuk reward yang diberikan atas tulisan yang sudah susah payah diberikan. Bahkan misalnya Kompas yang membayarkan honor tulisan Rp. 1 juta dengan tiras mencapai 300 ribu saja (pada tahun 2004 tirasnya sebesar 500 ribu eksemplar) terhitung murah, jika saya menilai dengan yang diberikan Steemit saat ini. Dengan sistem penerbitan saat ini yang semakin kompleks, perusahaan itu juga memutarkan aset dan omsetnya dalam sistem perdagangan global. Hal itu bukan berarti honor yang dibayarkan haram. Seperti juga semua penggajian yang dibayarkan ke PNS adalah sistem keuangan yang pasti melibatkan perbankan, tak ada yang bisa menghindar dari itu.
Jika kita menilai bahwa menulis sebagai pekerjaan kreatif, maka pembayaran honor dalam bentuk reward adalah sah dan seharusnya dilakukan. Malah akan aneh di dunia serba digital saat ini menulis di media walaupun online tidak dibayarkan honornya. Berarti ada eksploitasi dalam pekerjaan itu. Soekarno menyebutnya exploitation de l’homme par l’homme.
Yang menjadi perhatian saya sebenarnya tidak pada reward yang kita terima dari Steemit, tapi apa yang bisa kita keluarkan sebagai kebaikan dan pahala. Dalam Islam ada disebut pengeluaran dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah yang wajib dilakukan. Jika dalam hukum Islam, harta rikaz atau harta yang didapatkan dengan mudah, bukan model usaha yang berkelanjutan, jumlah zakatnya 20 persen, maka seharusnya pendapatan kita dari Steemit ini harus kita keluarkan minimal 30 persen dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Jangan kikir dengan penghasilan yang kita dapatkan ini. Demikian pula kewajiban kita pada negara dalam bentuk pajak juga harus dibayarkan.
Sisi itu kita bisa digunakan sebagai penilaian apakah penghasilan kita dari Steemit ini legal, halal, dan tayyiban, atau tidak. Jangan enggan mentraktir teman-teman terutama bagi Steemians yang penghasilannya belum seberapa. Jangan terbiasa menumpuk-numpuk harta karena itu dilarang di dalam Islam. Orang kikir biasanya mukanya jelek dan akan selalu ditimpa kemalangan.
9 Januari 2018
Is Steemit Forbidden in Islam?
If there is no fatwa (instruction of Islamic Jurisprudence) from Egyptian mufti, this article may not be presented. A few days ago from the country of the Pharaoh, the great Egyptian mufti, Syawki Allam, banned the digital currency, Bitcoin. He said that Bitcoin is the same as gambling. Another thing that regards Bitcoin as haram is the possibility of money laundering and smuggling transactions (https://www.almasdarnews.com/article/egyptian-mufti-proclaims-bitcoin-haram).
https://international.sindonews.com/read/1270817/44/mufti-agung-mesir-bitcoin-haram-1515006492
The controversy about Bitcoin turns out not only because its prices soar and become an astonishing phenomenon in the world of global commerce, but also on the aspect of acquisition in Islam. Popular clerics in Saudi Arabia, Asim Al-Hakim also issued a fatwa prohibiting Bitcoin because it is considered ambiguous and something that is not clear in the world of economic trade.
Digital Business
I must tell something regarding the fatwa. If we examine in the context of fiqh or Islamic law, the status is classified as not substantial prohibition but the emergence of out of it or need raison d'etre to justify the status of it. In terms of Shariah we call hurmah lil-ghairihi. The status of haram (forbidden) is what has been clearly mentioned in the Quran, Hadith, Ijma ', and Qiyas ( an analogy to the legal status described in the Quran and hadith) such as the prohibition of pigs and dogs, killing, fornication, robbing, or eating blood.
But the haram of Bitcoin for gambling is an ambigous analogy. Similary with trading in the forex world, there are views that is unlawful because it is different with gambling. In gambling we need speculative luck, while forex trading requires a definite analysis. We can equate with the trading planning which of course could be a profit or loss. Islam legalizes trading and forbids gambling, something that is almost same but not quite.
As it is seen in the argument that its prohibition for opening money laundering and smuggling chances, it will become clear that Bitcoin is lawful if it is not involved with those crimes. Even the argumentation of Saudi Arabia's cleric is getting more ambiguity and confusing if we assume that forbid something that is not yet known. That is not an accountable fatwa model. In the rule of Ushul al-Fiqh (The philosophy of Islamic Law) there is a concept which states realm of socio-economical (muamalah) that everything is permissible unless there is a law which forbids it (Al-aslhu fi al-muamalah al-Ibahah hatta yadullu 'ala hurmatihi). Prohibiting things that are not clear legal argument is the same as being unfair over the problem. I think, the problem of Bitcoin and foreign exchange can be included as a problem that still syubhat (in between-ness legal). There is still a dispute and have not been firm, whether halal or haram exactly.
Steemit Halal?
So it caught my attention to see the relationship between Steemit and Bitcoin.
But there is no relationship both of its, because finally the "currency value" used in the transfer and its utility is called Steem and Steem Backed-Dollar or SBD. In activities in Steemit posting or writing is part of Steemit's assets and turnover that is shared with the user who then called our individual investment with Steem Power. This is similar with online business, where the capital system is "more humanistic" because the rights of users or workers somewhat equal with the owner. That explains why online taxi business is more desirable than conventional taxi that only benefits to the owner.
So in the case of Steemit, the user's business strength lies in the productivity of the textes and will have an effect on SBD and Steem Power. So everything is very measurable and lawful. There is no gambling allegation here. The writing that we produce and then rewarded through "upvote system" is our professional work.
For example my articles which were published at Kompas, Media Indonesia, or Serambi Indonesia daily are paid. That is a reward for every publishing. That is form of reward that gives to writing works. Even, I think Kompas still gives a cheap fee with Rp. 1 million, if compared to the copy of papers up to 300 thousand (in 2004 500 thousand copies). With today's increasingly complex publishing system, the company of publishers also spun its assets and turnover in the global trading system, not means that fees being forbidden. As well as all payrolls paid to civil servants is a financial system that definitely involves banking. No one can avoid that system in modern economic world.
If we say that writing article as creative work, so the payment of honor in the form of reward is valid and should be done. It would be strange in the digital world today when writing article on the online media is not paid. It means there is exploitation in this work. Soekarno said as exploitation de l’homme par l’homme.
My concern is actually not on the rewards we receive from Steemit, but what we can spend as good thing and reward to the other peoples. In Islam is called expenditure in the form of zakat, infak, and dole (sadaqah) that must be issued. If in Islamic law, wealth or treasures obtained easily, not a sustainable business model, the amount of zakat is 20 percent. So our income from Steemit shoud be given 30 percent in the form of zakat, infak, and dole. Do not be stingy income we got. And also our obligations to the state in the form of taxes must also be paid.
I think on that side we can judge whether our income from Steemit is legal, lawful, and good, or not. Do not hesitate to treat your friends, especially for the Steemians who have not gained much income. Do not just collect treasures for yourself because that is forbidden in Islam.
January 9, 2018
