Lembaga-lembaga perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan aturan terkait pelarangan pasangan suami istri bekerja dalam satu lembaga yang sama. Bahkan BUMN bukan saja melarang pasangan suami istri bekerja dalam satu intansi tetapi termasuk hubungan saudara kandung karena praktek semacam itu termasuk dalam kategori nepotisme. Nepotisme di BUMN sangat dilarang sewaktu Dahlan Iskan menjabat Menteri BUMN dan menerapkan aturan ketat di perusahaan-perusahaan milik pemerintah tersebut, karena nepotisme merupakan perbuatan tercela. Sementara perbankan melarang dengan alasan lembaga tersebut merupakan perusahaan khusus keuangan yang mempunyai resiko tinggi. Melarang pasangan suami istri bekerja lebih disebabkan untuk menjaga kredibilitas, reputasi dan kepercayaan publik.
Sementara sebagian perusahaan swasta juga melarang pasangan suami istri bekerja dengan penilaian yang tidak jauh berbeda. Walaupun dalam Undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Tetapi masih diberikan hak perusahaan untuk melarang pasangan suami istri untuk bekerja melalui PP, PK dan PKB.
Bagaimanapun juga, jika suami istri berada dalam satu intansi atau perusahaan yang sama sangat berdampak terhadap intansi dimaksud. Diantaranya konflik kepentingan, ini merupakan permasalahan vital. Jika saja suami menduduki posisi penting setingkat kepala bagian dan istri di bagian perencanaan. Kemungkinan yang terjadi adalah permainan tender proyek dan memanipulasi data. Kolusi dengan rekanan sangat rentan terjadi. Kemungkinan lainnya proyek dikerjakan sendiri dengan menggunakan perusahaan siluman. Hal lainnya tidak mungkin menyembunyikan kepada pasangan tentang rahasia perusahaan ataupun intansi.
Konflik dalam keluarga juga akan berimbas ke perusahaan ataupun intansi. Ketika ada tuntutan dari pihak keluarga istri ataupun sebaliknya dipastikan berimbas ke suasana kantor. Nepotisme sangat berpeluang besar terjadi apalagi pasangan tersebut menduduki posisi strategis. Jika saja posisi kepala kepegawaian dikendalikan salah satu dari keduanya maka kemungkinan yang lulus sebagai pegawai sanak famili dari keduanya. Keadaan seperti ini akan menjadikan sebuah perusahaan ataupun intansi menjadi milik keluarga pasangan tersebut.
Penilaian atas kinerja pegawai menjadi tidak kredibel dan transparan. Istri menjadi atasan suami ataupun sebaliknya, mungkinkah memberikan nilai real. Diragukan, walaupun tidak semua pasangan suami istri dalam satu kantor bernilai buruk. Ketika salah bawahan (pasangan) berbuat kesalahan apakah sanksi dapat diterapkan. Keadaan seperti ini membawa dampak buruk terhadap pegawai ataupun karyawan lainnya. Jika salah satu dari keduanya mwndapat penghargaan atas kinerja akan menimbulkan image negatif dari rekan kerja lainnya. Akan sangat buruk dampak terhadap perputaran roda perusahaan ataupun intansi.
Pemerintah belum mengeluarkan peraturan terkait pasangan suami istri bekerja dalam satu intansi khususnya intansi pemerintah. Sangat berbeda dengan kebijakan yang berlaku di BUMN. BUMN mengantisipasi demi menyelamatkan perusahaan dari peluang praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jika diperhatikan intansi pemerintah pemandangan seperti ini umum ditemukan. Seharusnya pemerintah sudah bisa bersikap bijak mengantisipasi dengan membuat peraturan khusus untuk menutup peluang-peluang prakik KKN yang sangat susah dihilangkan di negeri ini.