Masih ingat orasi Kang Dedi saat ada kasus surat bodong-bodongan. Orasi disampaikan di depan para pengurus dan kader Golkar di kantor DPD Jawa Barat, menjelang sore hari. Sementara pagi hingga siang, para kader Golkar berkumpul di depan kantor memberikan pembelaan dan dukungan.
Ada banyak kalimat bagus yang ia sampaikan, merespon SK bodong-bodongan dari DPP itu. Di antaranya di bawah ini, dengan redaksi bilmakna, kurang lebih.
"Jika untuk kebesaran partai saya harus berkorban, saya adalah pemimpin yang siap untuk itu. Tetapi jika ada pihak yang ingin merusak dan menghancurkan partai, maka saya akan memimpin perlawanan untuk menghadapinya."
Secara tersirat, kalimat yang terakhir menunjukkan bahwa Kang Dedi telah mencium atau membaca gelagat adanya pihak yang hendak "mengganggu" Golkar yang sudah diperjuangkan dan dibesarkan sebegitu rupa. Pihak yang dimaksud bisa dari kalangan internal atau eksternal.
Indikasinya adalah lahirnya surat bodong-bodongan itu. Katanya bodong, tetapi DPP tidak memproses siapa di balik tersebarnya surat. Organisasi sebesar Golkar masak sampai bisa kecolongan. Bodong atau bodong-bodongaaaan? Apalagi dengan fakta terakhir di mana Sekjen telah menyatakan dukungan kepada dua orang yang disebut dalam surat bodong-bodongan itu. Jadi, yang kemarin itu bukan bodong dong.
Lahirnya surat dan pernyataan pengurus DPP belakangan dipandang tidak memperhatikan aspirasi dan perjuangan yang sudah ditempuh melalui mekanisme kepartaian yang solid. SK tersebut seperti palu godam yang dipukulkan kepada orang-orang tanpa terduga.
Ada pengamat yang mencurigai bahwa dari awal sebenarnya DPP sudah mensetting agar SK dukungan politik pilgub Jabar adalah seperti yang kita dengar sekarang. Sehingga apa pun yang diperjuangkan oleh pengurus dan kader se-Jabar hanya akan dianggap angin lalu yang tidak penting, dan akan diabaikan. Orasi Sekjen dan ketua pelaksana di hadapan ribuan kader Jabar yang mendatangi DPP di Jakarta, bulan lalu, hanya untuk mengulur waktu sambil menenangkan massa agar mereka segera meninggalkan kantor DPP.
Apa yang diputuskan oleh DPP dipandang sebagai merusak sistem kepartaian yang sudah cape-cape dibangun. Bukan hanya menghina perjuangan para kader grassroot, tetapi juga merusak sistem dan akhirnya menghancurkan partai secara meyakinkan.
Di tengah penantian publik terhadap sikap dan langkah yang akan dilakukan oleh Kang Dedi, kemarin kita membaca kabar bahwa KDM akan menyampaikan press conference, Senin 30 Oktober besok. Ada sinyal bahwa Kang Dedi akan menyoroti manuver yang terjadi di DPP sekaitan dengan dukungan pada sosok eksternal itu. Dalam kaitan ini, manuver tersebut dibaca sebagai upaya merusak dan menghancurkan Golkar, rumahnya dan rumah para kader semua.
Menarik menantikan apa yang akan disampaikan oleh KDM nanti. Publik sangat menunggu. Apalagi para maung dan pecintanya. Diduga bahwa pernyataan KDM ini akan menjadi panduan bagi para maung dan pecinta untuk mengambil langkah politik berikutnya.
Kemarin-kemarin sempat membaca berita bahwa Kang Dedi takkan meninggalkan Golkar kecuali jika dipecat. Kalimat "jika dipecat" ini memberi sinyal bahwa KDM sepertinya akan melakukan "perlawanan" secara struktural. Politik dilawan dengan politik. Dan begitulah memang seharusnya. Kezaliman struktural harus dilawan dengan perjuangan struktural.
Sementara itu, para maung dan relawan mengambil peran perlawanan dalam domain yang berbeda, yakni kultural dan sosial. Konsolidasi dan soliditas justru makin meningkat dan militan, sambil menunggu komando dari Siliwangi.
Di kalangan relawan sekarang sudah terbangun common sense untuk memperjuangkan Kang Dedi. Tagar #kamibersamakangdedi terus makin viral. Dan kekecewaan mereka pada DPP Golkar bisa segera melahirkan tagar berikutnya, "golkar no, dedi yes". Common sense-nya sudah terbentuk, hanya belum menjadi tagar saja. Dan sebaiknya DPP memperhatikan agar tagar "golkar no" itu tidak terjadi.
Di grassroot, perlawanan kultural kepada DPP sudah dimulai, dan jika diabaikan bisa jauh membesar di kalangan masyarakat. Dampaknya jelas bisa berimbas pada elektabilitas partai ini kelak, padahal konon alasan DPP dengan SK itu adalah untuk kepentingan elektabilitas partai pada tahun 2019.
Sedangkan perlawanan struktural, kemarin-kemarin sebenarnya sudah terjadi. Yakni berupa gugatan kepada DPP bulan lalu. Tetapi ke depan, bisa saja perlawanan struktural akan lebih besar. Karena kesewenangan struktural harus dihadapi dengan perjuangan struktural. Politik harus dilawan dengan politik.
Ini negeri para maung, Bung...!
Bandung, 29 Oktober 2017
Bagea
Mahya Lengka
