Azhar, seorang warga desa di Baktiya, Aceh Utara, berasumsi bahwa mendidik anak adalah urusan guru sekolah. Seperti penduduk desa lainnya, Azhar berpikir orang tua dapat mengirim anak-anak mereka ke sekolah dan para guru akan melakukan sisanya.
Haririe, seorang pejabat senior di Kabupaten Pendidikan Aceh Utara, berpikir hal yang sama. Dia tidak pernah berpikir masyarakat dapat membantu meningkatkan pendidikan.
"Kami telah terjebak dalam asumsi bahwa pendidikan formal hanya bisnis dari otoritas pendidikan dan sekolah," kata Haririe.
Masyarakat meyakini bahwa perpecahan ini berakar kembali pada konflik atas kemerdekaan, yang dimulai di Aceh pada tahun 1976.
Diperkirakan 600 sekolah hancur atau rusak selama konflik, yang mempengaruhi pendidikan 55.000 anak-anak. Aceh Utara dan Bireun termasuk di antara distrik-distrik yang paling parah terkena dampaknya.
Meskipun konflik berakhir dengan perjanjian damai pada tahun 2005, ketidakpercayaan tetap ada antara masyarakat dan sekolah-sekolah, sering dianggap sebagai perwakilan pemerintah.
Ini mulai berubah lebih dari dua tahun lalu ketika Program Komunitas dan Pendidikan yang didanai Pemerintah di Aceh membantu memperkuat peran yang dimainkan masyarakat dalam pendidikan di kabupaten Aceh Utara dan Bireun.
Program ini membawa otoritas pendidikan, sekolah dan komunitas bersama.
Sebagai hasil dari program ini, sekolah yang ditargetkan telah meningkatkan fasilitas, praktik manajemen dan pengajaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. "
Penduduk desa berbicara lebih terbuka dan bekerja bersama untuk mengatasi masalah desa — langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan.
Menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya dalam konflik juga membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
Lebih dari 50 sekolah dasar negeri di dua kabupaten diberi hibah untuk memperbaiki sekolah.
Melalui pendekatan inklusif sosial, masyarakat diajarkan tentang peran penting mereka dalam meningkatkan kualitas
pendidikan. Dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas dan nol korupsi, program ini melatih kepala sekolah dan anggota masyarakat untuk mengelola anggaran sekolah dan memprioritaskan kebutuhan anak-anak. Para guru juga dilatih dalam pembelajaran aktif.
Pendekatan ini telah membangun kepercayaan masyarakat di sekolah-sekolah dan warga desa yang tidak bersatu melalui partisipasi dan diskusi. Anggota masyarakat dipilih secara demokratis ke komite sekolah yang bekerja dengan kepala sekolah
untuk mengembangkan sistem manajemen sekolah yang transparan, dan untuk menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
Orang-orang seperti Azhar, yang terpilih sebagai salah satu anggota komite sekolah, sekarang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan.
"Sebelumnya, saya tidak peduli apa yang terjadi dengan sekolah-sekolah ini, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di sini. Ini juga merupakan pendidikan yang baik bagi kami, warga desa, tentang bagaimana berpartisipasi dalam proses pembangunan, 'kata Azhar.
Program ini mengandalkan kerja sama erat dengan tiga otoritas pendidikan: Dinas Pendidikan, Kantor Distrik Urusan Agama (yang mengelola sekolah berbasis agama), dan Dewan Pendidikan Distrik. Untuk pertama kalinya, program ini membawa tiga otoritas ke meja yang sama untuk mencapai target pendidikan bersama.
Audit bersama baru-baru ini tentang bagaimana hibah dihabiskan antara program dan pemerintah kabupaten menemukan tidak ada korupsi. Sebaliknya, masyarakat telah memberikan banyak kontribusi keuangan dan barang.
"Ini jarang terjadi dengan pendanaan yang dibantu pemerintah. Sebelumnya, kami memiliki program kami sendiri untuk merehabilitasi sekolah, tetapi kami tidak melibatkan komunitas. Proses rehabilitasi sering gagal, tidak selesai tanpa sisa anggaran. Penggunaan anggaran juga tidak transparan, ’kata Haririe, yang berniat untuk mengadopsi sistem program dalam kantornya.
Sebagai hasil dari program, sekolah yang ditargetkan telah meningkatkan fasilitas, manajemen dan praktik mengajar, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Dua tahun setelah dimulai, program ini berakhir pada Oktober 200Sebagai hasil dari program ini, sekolah yang ditargetkan telah meningkatkan fasilitas, praktik manajemen dan pengajaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. "
Penduduk desa berbicara lebih terbuka dan bekerja bersama untuk mengatasi masalah desa — langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan.
Menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya dalam konflik juga membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
Lebih dari 50 sekolah dasar negeri di dua kabupaten diberi hibah untuk memperbaiki sekolah.
Melalui pendekatan inklusif sosial, masyarakat diajarkan tentang peran penting mereka dalam meningkatkan kualitas
pendidikan. Dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas dan nol korupsi, program ini melatih kepala sekolah dan anggota masyarakat untuk mengelola anggaran sekolah dan memprioritaskan kebutuhan anak-anak. Para guru juga dilatih dalam pembelajaran aktif.
Pendekatan ini telah membangun kepercayaan masyarakat di sekolah-sekolah dan warga desa yang tidak bersatu melalui partisipasi dan diskusi. Anggota masyarakat dipilih secara demokratis ke komite sekolah yang bekerja dengan kepala sekolah
untuk mengembangkan sistem manajemen sekolah yang transparan, dan untuk menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
Orang-orang seperti Azhar, yang terpilih sebagai salah satu anggota komite sekolah, sekarang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan.
"Sebelumnya, saya tidak peduli apa yang terjadi dengan sekolah-sekolah ini, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di sini. Ini juga merupakan pendidikan yang baik bagi kami, warga desa, tentang bagaimana berpartisipasi dalam proses pembangunan, 'kata Azhar.
Program ini mengandalkan kerja sama erat dengan tiga otoritas pendidikan: Dinas Pendidikan, Kantor Distrik Urusan Agama (yang mengelola sekolah berbasis agama), dan Dewan Pendidikan Distrik. Untuk pertama kalinya, program ini membawa tiga otoritas ke meja yang sama untuk mencapai target pendidikan bersama.
Audit bersama baru-baru ini tentang bagaimana hibah dihabiskan antara program dan pemerintah kabupaten menemukan tidak ada korupsi. Sebaliknya, masyarakat telah memberikan banyak kontribusi keuangan dan barang.
"Ini jarang terjadi dengan pendanaan yang dibantu pemerintah. Sebelumnya, kami memiliki program kami sendiri untuk merehabilitasi sekolah, tetapi kami tidak melibatkan komunitas. Proses rehabilitasi sering gagal, tidak selesai tanpa sisa anggaran. Penggunaan anggaran juga tidak transparan," * itemkata Haririe, yang berniat untuk mengadopsi sistem program dalam kantornya.
Sebagai hasil dari program, sekolah yang ditargetkan telah meningkatkan fasilitas, manajemen dan praktik mengajar, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Dua tahun setelah dimulai, program ini berakhir pada Oktober 2009, meninggalkan Azhar, Haririe dan lainnya terinspirasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di Aceh.