When speaking of corruption, then Indonesia is a country that allows corruption to grow rapidly. Corruption is generally divided into four types. First; corruption collusion nepotism. Second; political corruption. Third; corruption policy. Fourth; corruption justification. Types of tesebut is a tool used as a foothold in seeing the process of corruption. In revealing the process of corruption, we must first involve history, culture, and language. It is very important for developing countries like Indonesia, which are still in transition to be modern. The main problems that occur in developing countries are the lack of separation between the interests of the state, public and private (Bouman, 1978, Myrdal and the concept of "soft state").
Aceh is a special region in many respects, one of them in the field of religion and culture. Aceh is now famous for Serambi Mecca and has been enforced Islamic law. Aceh still holds feudalism as one of the causes of corruption. Based on data from institutions focused on corruption, Aceh is in the position of one of the largest areas of corruption in Indonesia. The process of corruption is not just one agency, but almost all areas in Aceh are already indicated by corruption. For example, the alleged corruption cases on the Special Allocation Fund Allocation Fund (DAK) Non DR Budget Year 2005 South Aceh. In real terms, this case shows the quality of the perpetrator and his network as an immoral extortionist, because educational institutions have been corrupted (for personal and networking interests). A similar case may be repeated and occur again in another area if later they hold power in a higher government.
Corruption is now becoming more and more intense, when we are guarding the separation between the public and private sectors. As the Maksim Action (Actonian Maxim) says, "that power tends to corrupt and absolute power will commit an all-out corruption." What is happening in many developing countries now, according to Karl Gunnar Myrdal is a chaotic work in the public and private sectors. When a person is in the public sector it is as if he is working in the private sector or vice versa. The phenomenon that occurs now especially in Aceh is treating government offices like the property of its own ancestors. These are things which according to Myrdal can cause soft states that trigger the occurrence of corruption.
Corruption is related to public power, so it becomes important and gets special attention directed to power, that is how to manage power in order to reduce corruption. Britain in the 18th century was the most corrupt country in the world, but gradually corruption could be defeated, that is by applying the elimination of public power sectors.
Well, the question is "can Aceh be applied that way"? because we both see that Aceh is the most corrupt area. One way to dismantle and eradicate corruption in Aceh is by protecting witnesses and corruption reporters, whether by government agencies or individuals who, because of their corrupt position.
Kalau berbicara korupsi, maka Indonesia merupakan negara yang membiarkan korupsi berkembang secara pesat. Korupsi secara umum terbagi kedalam empat tipe. Pertama; korupsi, kolusi, nepotisme. Kedua; korupsi politik. Ketiga; korupsi kebijakan. Keempat; korupsi justifikasi. Tipe-tipe tesebut merupakan perangkat yang dijadikan pijakan dalam melihat proses terjadinya korupsi. Dalam mengungkapkan proses terjadi korupsi, kita harus terlebih dahulu melibatkan sejarah, budaya, dan bahasa. Hal tersebut sangat penting untuk negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, yang masih berada dalam masa transisi untuk menjadi modern. Masalah-masalah pokok yang terjadi di negara-negara berkembang adalah ketiadaan pemisahan antara kepentingan negara, umum dan perseorangan (Bouman, 1978; Myrdal dan konsep “soft state “).
Aceh merupakan daerah yang istimewa dalam berbagai hal, salah satunya di bidang agama dan budaya. Aceh sekarang terkenal dengan Serambi Mekah dan telah diberlakukan syariat Islam. Aceh sampai saat ini masih menganut paham feodalisme, sebagai salah satu penyebab korupsi. Berdasarkan data-data dari lembaga yang fokus dalam korupsi, Aceh berada pada posisi salah satu daerah terbesar korupsinya di Indonesia. Proses terjadinya korupsi bukan hanya pada satu instansi saja, tetapi hampir seluruh daerah di Aceh sudah terindikasi korupsi. Contohnya saja dugaan kasus korupsi pada Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR Tahun Anggaran 2005 Aceh Selatan. Secara nyata, kasus ini menunjukan kualitas pelaku dan jaringannya sebagai pemeras tak bermoral, sebab institusi pendidikan pun telah dikorup (untuk kepentingan pribadi dan kelompok jaringannya). Kasus serupa bisa saja terulang dan terjadi lagi di daerah yang lain jika nantinya mereka memegang kekuasaan di pemerintahan yang lebih tinggi.
Korupsi saat ini semakin menjadi-jadi, pada saat kita lengah menjaga pemisahan antara sektor public dan privat. Seperti yang dikatakan oleh Maksim Action (Actonian Maxim), yaitu “kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak akan melakukan korupsi habis-habisan”. Apa yang terjadi di banyak negara berkembang sekarang, menurut Karl Gunnar Myrdal adalah kekacauan pekerjaan di sektor-sektor public dan privat. Pada waktu seseorang berada di sektor public maka seolah dia bekerja di sektor privat atau sebaliknya. Fenomena yang terjadi sekarang khususnya di Aceh adalah memperlakukan kantor pemerintahan seperti milik nenek moyangnya sendiri. Hal-hal inilah yang menurut Myrdal dapat menimbulkan “soft states “ yang memicu terjadinya korupsi.
Korupsi berhubungan dengan kekuasaan public, maka menjadi penting dan mendapat perhatian khusus yang ditujukan terhadap kekuasaan, yaitu bagaimana mengelola kekuasaan agar dapat mengurangi terjadinya korupsi. Inggris pada abad 18 merupakan negara yang paling korup di dunia, tetapi perlahan-lahan korupsi bisa dikalahkan, yaitu dengan cara menerapkan penghapusan sektor kekuasaan public.
Nah, pertanyaannya adalah “apakah Aceh bisa diterapkan cara demikian”? karena kita sama-sama melihat bahwa Aceh merupakan daerah paling terkorup. Salah satu cara membongkar dan membasmi korupsi di Aceh, yaitu dengan melindungi saksi dan pelapor tindak pidana korupsi, baik itu dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah ataupun perseorangan yang karena jabatannya melakukan korupsi.
