UUD Aceh ini terdiri dari 31 pasal, dimana 4 pasal pertama mengatur syarat, tugas dan kewajiban seorang raja. Pasal-pasal berikutnya mengatur tentang menteri, uleebalang, panglima, duta, dan pejabat lainnya. Selanjutnya juga diatur kedudukan orang-orang yang berpengaruh dalam wilayah kerajaan, aturan bea cukai, protokoler kenegaraan, aturan untuk pendatang termaksud pasal resiko tidak menyenangkan, tata cara peringatan dan hari besar Islam. Juga dijelaskan tentang silsilah sebagian besar raja-raja di Aceh. Di dalam adat Aceh ditemukan aturan-aturan ; pamong praja, polisi, dan kehakiman (Pengangkatan Panglima Sagi dan Uleebalang, protokoler menghadap sultan, Upacara Penghormatan, Surat Pengangkatan, Pengaturan Kepolisian dan Kehakiman, Perdagangan dan Imigrasi, Jaminan Keamanan Perjalanan, Penjatuhan Hukuman, Persengkolan Melawan Hukum, Kekuasaan Hukum), Penetapan hari besar, Peraturan hubungan Kerajaan, Panglima Sagoe-Uleebalang, dan Peraturan daerah tanggungan Sultan.
sumber; google
Pondasi Adat meukuta Alam (AMA) terdiri dari 4 bagian urusan yaitu Adat, Hukum, Kanun, dan Reusam. Antara Adat, Hukum, Kanun, dan Reusam terdapat hubungan yang erat dan bertingkat seperti adagium "Adat bak Po Teu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Bentara". Adat adalah perundang-undangan yang bersifat umum sebagai produk tertinggi dari adat reusam sebagai adat istiadat yang nyata dalam hidup masyarakat yang telah disusun aturannya dalam bentuk kanun dan telah diberi jiwa hukum Islam (Hukom). Meskipun reusam dan kanun sama-sama merupakan kebiasaan, namun beberapa kegiatan mengandung unsur adat, kanun, dan reusam sekaligus, sehingga harus hati-hati dalam pemilihan untuk menghindari konsekuensi dari suatu kesalahan, misalnya acara kenduri turun ke sawah merupakan adat. Sehingga petani harus berkumpul untuk mendapatkan informasi demi kepentingan bersama. Sedangkan upacara yang mengiringinya adalah reusam.
sumber;google
sumber;google
Adat Aceh mempunyai tempat yang sangat penting dalam masyarakat Aceh, mencangkup hampir seluruh aspek kehidupan, dan menegaskan adanya pembagian tugas dan penanggung jawab yang jelas. Adat Aceh merupakan sekumpulan peraturan yang berhubungan dengan : (1). Pemilihan, wewenang dan kekuasaan raja. Sultan Aceh berhak menjatuhkan hukuman dari ringan ke berat. Beberapa hukuman berat cukup sadis, namun hak ini jarang dipergunakan oleh Sultan; (2). Pajak dan Bea Cukai kerajaan ; (3). Tata laksana kegiatan dan upacara kerajaan; (4). Kronika sultan-sultan terdahulu di Aceh. Acuan utama untuk adat yang diatur oleh pusat kerajaan adalah adat yang berlaku di sekitar wilayah Aceh Besar khususnya Banda Aceh. Yang termaksud adat antara lain pajak kerajaan, surat keputusan (sarakata), juga termaksud kebiasaan.
sumber; google
