Rahul Gandhi dikenal karena ucapannya yang kasar, di antaranya yang paling meyakinkan adalah ucapannya - yang dibuat beberapa waktu lalu - bahwa jika India adalah sebuah komputer, maka Kongres adalah program default yang digunakannya.
Sekitar waktu yang sama, selama menjelang pemilihan Lok Sabha 2014, saya berpendapat bahwa Narendra Modi adalah politisi yang menunjukkan janji terbesar untuk melanggar konsensus Nehruvian - singkatnya NC - yang telah lama mengatur politik India. Ketika pendekatan pemilihan umum lainnya mendekat, sudah waktunya untuk memeriksa apakah janji itu telah direalisasikan.
Klarifikasi ada di sini. NC dengan penuh semangat diperebutkan ketika Jawaharlal Nehru sendiri adalah PM India, sebagaimana sejarah magisterial Ramachandra Guha 'India Setelah Gandhi' membuktikan dengan kuat. Pengambilan NC dapat dilacak hingga akhir 1960-an, ketika Partai Swatantra menurun dan Indira Gandhi menjadi PM. Sejak itu kelas politik India telah beroperasi sebagian besar dalam parameter NC - Anda bisa menyebutnya sistem operasi yang dijalankan oleh para pemimpin India.
Bahkan reformasi tahun 1991 dapat dilihat sebagai respon taktis terhadap krisis neraca pembayaran dan bukannya lahir dari keyakinan; rem diterapkan begitu krisis dihindari. Di bawah NC, seperti kata pepatah, reformasi ekonomi pro-pasar hanya dapat dilakukan dalam kondisi 'tersembunyi'; kapitalisme 'distigmatisasi' dan ekonomi sebagian besar tumbuh 'pada malam hari' ketika pemerintah tidur.
Salah satu bidang di mana pemerintah Modi tidak diragukan lagi telah merusak cetakan adalah kebijakan luar negeri. India sebagian besar telah melepaskan kebijakan 'tidak selaras' yang agak pemalu dan tertutup, yang melihat dunia sebagai tempat jebakan daripada peluang. Sebagai gantinya, India telah pindah ke orientasi kebijakan luar negeri yang melibatkan diri secara percaya diri dengan dunia dan upaya untuk secara aktif membentuk tatanan global, alih-alih hanya bereaksi terhadap peristiwa setelah terjadi.
Sebagai penghargaan Perdana Menteri Narendra Modi, misalnya, ia mengesampingkan apa yang mungkin menjadi masalah pribadi karena ditolaknya visa AS dengan meningkatkan keamanan dan hubungan strategis dengan AS. Seperti yang dicatat oleh doyen strategis C Raja Mohan, langkah berani pemerintah Modi mungkin terletak pada upayanya untuk keluar dari pola pikir Perang Dingin anti-kolonial yang telah mengacaukan keterlibatan India dengan sebagian besar dunia.
Modi jelas telah memindahkan kebijakan luar negeri India ke arah yang lebih realis: menyaksikan kombinasi tawaran ke Pakistan dan menaikkan biaya untuk itu karena menyembunyikan kelompok-kelompok teror anti-India. Akibatnya Pakistan, untuk pertama kalinya, mulai merasakan sejumput isolasi diplomatik - Nawaz Sharif harus membayar dengan menteri utamanya untuk menyampaikan kenyataan keterasingan ini kepada kekuatan-kekuatan Pakistan - ketika Pakistan secara rutin mengungguli India di arena diplomatik di masa lalu.
Tidak diragukan lagi ada kegagalan juga - seperti di Nepal di mana New Delhi melakukan dosa lama berupa intervensi tangan-keras untuk membentuk pemerintahan tetangga dan akhirnya mengasingkan orang Nepal. Namun di sisi lain, hubungan India-Bangladesh telah menjadi senjata besar sejak pemerintah Modi menetapkan daratan dan perbatasan laut dengan Bangladesh, berhasil menyelesaikan apa yang orang China sebut sebagai "masalah yang tersisa dari sejarah".
Rahul mengatakan di Hamburg baru-baru ini bahwa India harus menyeimbangkan antara AS dan Cina, yang tampaknya merupakan pernyataan ulang dari doktrin lama 'yang tidak selaras' tetapi sehubungan dengan negara adidaya baru saat ini. Tapi kalkulus realis akan menunjukkan itu Beijing dan bukan Washington yang tampaknya bertekad untuk memblokir kenaikan India.
Orang Cina menjatuhkan frasa "masalah yang tersisa dari sejarah" paling sering dalam konteks pertikaian perbatasan China dengan India, yang berarti mereka tidak terburu-buru untuk menyelesaikannya (India dan Bhutan adalah satu-satunya dua perbatasan darat). perselisihan Cina belum diselesaikan; ini membuat sebagian besar militer India terikat di LAC). Cina memiliki aliansi "semua cuaca" dengan Pakistan, memberikannya bantuan diplomatik dan militer serta menutupi tindakan India untuk mengisolasinya. China secara rutin memblokir India di forum internasional, seperti memperoleh keanggotaan Grup Pemasok Nuklir. Ini juga mempraktikkan berbagai merkantilisme perdagangan dengan menolak akses pasar ke barang dan jasa India (membuka defisit perdagangan $ 52 miliar yang menguap, dari total perdagangan bilateral $ 84 miliar).
Tapi Modi telah melakukan matematika strategisnya dengan benar di sini dan berdiri di Beijing ketika dipanggil. Dengan demikian, New Delhi menolak untuk mendukung tanda tangan Presiden Xi Jinping Belt dan Jalan Initiative dan menyebutnya keluar untuk diplomasi perangkap utang - posisi yang menyebabkan 'non-blok' prajurit untuk puyuh tetapi sejak memperoleh penerimaan internasional yang luas. Demikian juga India menyatakan diri dengan baik selama 73 hari konflik Doklam, menolak untuk menyerah pada tekanan dan ancaman yang agak histeris, blandishments dan taktik 'psywar' yang berasal dari Beijing (di mana pemerintah yang dipimpin oleh Kongres kemungkinan akan menyerah).
Namun, kebijakan luar negeri yang diubah tidak bisa berdiri sendiri. Jika India akan bangkit kembali secara ekonomi, sebanding dengan harimau Asia di masa kejayaannya, setengah dari pekerjaan kebijakan luar negeri sudah dilakukan. Sebaliknya, jika 'kisah India' kehabisan tenaga, tidak ada jumlah globetrotting oleh perdana menteri keliling yang akan membantu.
Di sini, sayangnya, perangkat lunak lama India masih berjalan. Laju reformasi ekonomi di bawah NDA adalah sama glasial, inkremental dan lamban seperti di bawah UPA sebelumnya - sambil disertai dengan banyak backslidings dan pembalikan (think demonetisation). Sebagian besar ekonom yang mengira Modi akan menjadi sosok transformasional telah melepaskan kepercayaan ini sekarang. Tidak mengherankan, anti-incumbency sedang mengumpulkan kekuatan di seluruh negeri.