BERBICARA tentang lingkungan hidup tidak akan pernah habis-habisnya advokasi yang perlu disampaikan. Mulai dari persoalan regulasi tentang lingkungan, perambahan hutan, perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan peralihan kawasan hutan dan lahan. Semua persoalan diatas berkaitan erat dengan penyelamatan lingkungan, kunci penyelamatannya adalah penegakan hukum yang betul-betul berpihak kepada lingkungan. Keseriusan bagi pemangku kebijakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan merupakan langkah kongkrit dan bukti nyata keseriusan mereka terhadap penyelamatan lingkungan.
Keseriusan bagi pemangku kebijakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan merupakan langkah kongkrit dan bukti nyata keseriusan mereka terhadap penyelamatan lingkungan.
Ratusan regulasi telah dikeluarkan untuk penyelamatan lingkungan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemrintah, Peraturan Presiden, Himbauan, Peraturan Kementarian, Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Wali Kota sampai dengan ketentuan Kepala Desa. Bila dilihat dari segi materi regulasi, bisa dipastikan semua materinya adalah untuk penyelamatan lingkungan. Walaupun peluang "terjadi transaksi (jual beli) pasal untuk memuluskan tujuan mereka" sangat mungkin terjadi. Hambatannya selalu terjadi pada saat pelaksanaan, tidak sedikit terjadi konspirasi antara makelar dan pemangku kebijakan dalam melahirkan suatu keputusan.
Bila dilihat dari segi materi regulasi, bisa dipastikan semua materinya adalah untuk penyelamatan lingkungan.
Ada empat aktor yang sangat berperan penting dalam melahirkan kebijakan yang berpihak kepada lingkungan, yaitu; eksekutif, legislatif, yudikatif dan pemilik modal. Bila keempat aktor tersebut "tidak melihat lingkungan merupakan bagian yang terpenting dan perlu diselamatkan". Maka peluang kerusakan terhadap hutan dan lingkungan akan semakin meningkat dengan lahirnya izin-izin pemanfaatan kawasan hutan baru yang maladministrasi. Konspira "keji" keempat aktor tersebut akan melahirkan kebijakan dibidang lingkungan yang sarat dengan kepentingan. Konsekuensinya adalah, hutan dilihat hanya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan untuk peningkatan ekononomi dari segi penjualan kayu semata.
Konspira "keji" keempat aktor tersebut akan melahirkan kebijakan dibidang lingkungan yang sarat dengan kepentingan.
Seharusnya, bila mereka sadar bahwa hutan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tanpa harus menebang dan kelestariannya perlu diselamatkan. Maka kesadaran tersebut akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada penyelamatan lingkungan. Kesadaran tersebut perlu dibangun agar mereka betul-betul sadar bahwa "hutan merupakan asset yang perlu diselamatkan". Keselamatan hutan akan memberikan dampak terhadap peningkatan produktifitas ekonomi dari sektor pertanian, sektor perkebunan dan sektor peternakan. Ketiga sektor tersebut merupakan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh manusia setiap saat bila tidak terjadi kekeringan.
Kesadaran tersebut perlu dibangun agar mereka betul-betul sadar bahwa "hutan merupakan asset yang perlu diselamatkan".
SPEAKING about the environment will never be an inexhaustible advocacy that needs to be delivered. Starting from the issue of environmental regulations, forest encroachment, licensing of forest area utilization and transition of forest and land area. All of the above issues are closely related to saving the environment, the key to the rescue is the enforcement of the law that really sides with the environment. The seriousness of policy makers in enforcing the law against environmental crimes is a concrete step and a clear proof of their seriousness towards saving the environment.
The seriousness of policy makers in enforcing the law against environmental crimes is a concrete step and concrete proof of their seriousness towards saving the environment.
Hundreds of regulations have been issued to save the environment, ranging from Law, Government Regulation, Presidential Regulation, Appeal, Ministry of Regulation, Regional Regulation/Qanun, Governor Regulation, Bupati/Mayor Regulation up to Village Head. When viewed in terms of material regulation, we can be sure all the material is to save the environment. Although opportunities "there is a transaction (sale and purchase) of the article to smooth their goals" is very likely to happen. Constraints always occur at the time of implementation, not a few conspiracy between brokers and stakeholders in giving birth to a decision.
When viewed in terms of regulatory material, we can be sure all the material is to save the environment.
There are four actors who play an important role in creating environmentally sound policies, namely; executive, legislative, judicative and capital owners. If the four actors "do not see the environment as the most important and need to be saved". Then the chance of damage to the forest and the environment will increase with the birth of permits for the utilization of new forest areas maladministrasi. The cruel conspiracies of these four actors will create a policy of environment that is full of interests. Consequently, forests are seen as merely tradable commodities for economic growth in terms of timber sales.
The "cruel" conspiracy of the four actors will give birth to a policy of environment that is full of interests.
Supposedly, if they realize that forests can increase economic growth for the community without having to cut and sustainability needs to be saved. Then the awareness will give birth to pro policies to save the environment. The awareness needs to be built so that they are fully aware that "the forest is an asset that needs to be saved". Forest safety will have an impact on increasing the economic productivity of the agricultural sector, plantation sector and livestock sector. These three sectors are the kind of business that can be done by humans at any time if there is no drought.
The awareness needs to be built so that they are fully aware that "the forest is an asset that needs to be saved".