Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi baru terhadap para pejabat Pengawal Revolusi Iran karena diduga memberikan keahlian terkait rudal balistik kepada gerilyawan Houthi bersenjata di Yaman.
Tindakan lima orang Iran telah memungkinkan Houthis meluncurkan rudal di kota-kota dan infrastruktur minyak di Arab Saudi, Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
AS dan Arab Saudi menuduh Iran mendukung kelompok bersenjata Houthi di Yaman File: AP
INSIDE STORY: Apa konsekuensi dari AS yang keluar dari kesepakatan nuklir Iran? (24:55)
"Amerika Serikat tidak akan mentolerir dukungan Iran bagi pemberontak Houthi yang menyerang mitra dekat kami, Arab Saudi," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin.
AS mengatakan unit Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mendukung upaya "untuk meningkatkan kemampuan rudal balistik Houthis".
Di antara mereka yang ditargetkan oleh sanksi adalah dua orang AS yang diidentifikasi sebagai pejabat senior IRGC, sebuah cabang angkatan bersenjata Iran yang melaporkan langsung kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Mahmud Bagheri Kazemabad diidentifikasi sebagai komandan unit aerospace IRGC yang terlibat dengan komando rudal, sementara Agha Jaafari dinobatkan sebagai pejabat senior di unit yang sama.
Mereka diduga mengawasi "pengalihan komponen rudal dan penyebaran spesialis rudal balistik" di seluruh kawasan Timur Tengah untuk mendukung kegiatan IRGC.
Satu pejabat IRGC lainnya dan dua orang juga tercantum dalam sanksi.
Sebagai akibat dari sanksi, aset yang mungkin dimiliki oleh individu di wilayah hukum AS dibekukan, dan orang-orang yang ditemukan memberikan dukungan material dan keuangan kepada orang-orang itu juga dapat menghadapi sanksi serupa.
'Kejahatan perang Saudi' di Yaman
Sanksi terbaru mengikuti langkah AS baru-baru ini yang menunjuk dua pejabat tinggi Bank Sentral Iran sebagai "teroris", karena dugaan mereka berperan dalam menyalurkan "jutaan dolar" dalam pendanaan dari IRGC kepada kelompok Hizbullah di Lebanon.
AS telah menempatkan tekanan keuangan pada Iran, menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mundur dari kesepakatan nuklir Iran 2015.
Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan kebijakan baru terhadap Iran, menyatakan bahwa kecuali Iran mematuhi tuntutan Amerika , ia menghadapi "sanksi terkuat dalam sejarah" dan "tekanan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya" dari Washington, DC.
Mengakhiri dukungan militer untuk Houthis di Yaman adalah salah satu dari 12 tuntutan Pompeo yang tercantum dalam pidato kebijakan Iran-nya.
AS juga menuduh Iran "mengekspor terorisme" ke seluruh wilayah, termasuk mendukung Houthis bersenjata di Yaman.
Yaman, negara termiskin di Semenanjung Arab, telah dihantam oleh kekerasan sejak Houthi menyerbu Sanaa pada September 2014, dan memaksa pemerintah yang didukung Arab Saudi keluar dari ibu kota.
Konflik meningkat pada Maret 2015 setelah Arab Saudi memimpin koalisi dalam meluncurkan kampanye pemboman besar-besaran yang bertujuan untuk menggulingkan kemajuan mereka.
Sejak itu, Saudi telah melakukan lebih dari 16.000 serangan udara, yang mengakibatkan korban sipil massal dengan pernikahan, rumah sakit dan pemakaman yang ditargetkan.
Lebih dari 10.000 orang telah tewas dalam penggerebekan, dan lebih dari 100.000 anak diperkirakan meninggal karena penyakit yang bisa dicegah.
Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Ro Khanna, seorang anggota Dewan Perwakilan AS telah menuduh AS membantu Arab Saudi melakukan "kejahatan perang" di Yaman .
PBB juga menuduh Arab Saudi melakukan pelanggaran hak di Yaman , dan pejabat hak asasi manusia organisasi internasional , Zeid Raad al-Hussein, telah menyerukan penyelidikan independen terhadap kekejaman di negara itu selama tiga tahun, sebelum komunitas internasional setuju pada 2017. .