Aceh adalah salah satu provinsi di indonesia yang mempunyai keistimewaan dibanding provinsi lain yang juga mempunyai keistimewaan seperti Jogya dan lainnya, kekhususan itu makin di perjelas dengan adanya Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada pemerintahan untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Aceh.
Lahirnya lembaga-lembaga berbasiskan Syari’at di Aceh antara lain seperti Mahkamah Syari’yah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Lembaga Wali Naggroe, Lembaga Adat yang terdiri dari Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim Imeum chik, Keuchik, Tuha Peuet, Tuha Delapan, Imeum Meunasah, Keujreun Blang, Panglima laot, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Syahbanda. Dan Dinas Syari’at Islam merupakan implementasi adanya peraturan pemerintah Aceh tersebut.
Tuha Peuet Gampong atau yang lebih di kenal dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang dalam sistem pemerintahan Gampong menempati posisi yang sangat penting dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Gampong. Namun pada faktanya tidak berjalan sesuai kewenangan yang dimilikinya dan ini harus menjadi sebuah catatan penting agar kedepan menjadi skala prioritas bagi masyarakat dalam menentukan dan mengupayakan peningkatan kapasistas bagi anggota yang berada dalam lembaga tersebut.
Apa saja yang menjadi tugas para anggota Tuha Peuet gampong yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting keberadaannya bagi warga Gampong, penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Daerah /Qanun Kota Langsa Nomor 12 tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong bahwa fungsi TPG adalah membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Geuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong dan melakukan pengawasan kinerja geuchik.
Melihat dari tugas yang di amanahkan , Tuha peuet Gampong merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan gampong yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang ada di gampong itu sendiri.
Tuha Peuet gampong juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat , Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakniTuha Peuet gampong harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke TPG dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan gampong.
Menyalurkan aspirasi dari masyarakat gampong pada geuchik yang kemudian dijadikan pedoman oleh geuchik beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan gampongnya menjadi tugas dan tanggung jawab TPG.
Tuha Peuet Gampong menjadi satu lembaga yang luar biasa, disebabkan memiliki kewenangan yang diatur dalam qanun untuk bisa mengawasi proses pembangunan gampong dalam seluruh aspek. Hal Ini pulalah yang menunjukkan bahwa betapa kuatnya Tuha peuet gampong dalam ranah politik dan sosial gampong. Selain itu Tuha peuet gampong juga berhak menyenggarakan Musyawarah gampong pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musyawarah gampong, salahsatunya musyawarah gampong membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik gampong (BUMG) ,Tanpa persetujuan Tuha peuet gampong, BUMG tak bisa melenggang dan membentuk dirinya.
Gampong sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri dimana TPG berada, membuat peran TPG menjadi mutlak dan penting. Disebabkan gampong yang selama ini dianggap sebagai obyek, sekarang menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri. Sebagai contoh BUMG adalah salahsatu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan gampong meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aset dan potensi yang dimiliki. BUMG bisa berjalan dengan menggunakan penyertaan modal dari gampong dengan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
Sebagai sebuah lembaga usaha yang sekaligus mengemban misi pemberdayaan potensi gampong tentunya BUMG harus memiliki kemampuan manajerial yang tangguh. Menjadi sebuah tantangan tersendiri, barunya wacana BUMG membuat banyak gampong masih kebingungan dengan apa yang akan dilakukan BUMG jika lembaga itu terbentuk. Namun di sisi lain pemerintah pusat telah menganggarkan dana yang jumlahnya cukup besar bagi gampong demi mendukung pengembangan kesejahteraannya.
Merupakan hal penting bagi Tuha peuet Gampong untuk dapat mengawasi bagaimana dana yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun gampong sekaligus mengawasi berjalannya proses realiasi program. TPG menjadi tumpuan dan yang sangat diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis gampong agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
Kita ketahui bahwa begitu pentingnya tugas dan peran Tuha Peuet Gampong / TPG di gampong saat ini, sehingga tidak berlebihan jika masyarakat gampong sangat berharap TPG mampu membuat aspirasi warga tersalurkan dengan baik..
Semoga bermanfaat ....( fitrie )