Saat ini di Indonesia pendidikan sudah dianggap sebagai public goods atau barang publik dimana kewajiban penyediaannya ditimpakan kepada negara. Negara pun menganggapnya sebagai merit goods atau barang bermanfaat yang konsumsinya boleh dipaksakan kepada warga negara. Karena itu setiap warga negara diperintahkan mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9-12 tahun. Saat ini tidak ada barang atau jasa lain di luar pendidikan dan kesehatan yang konsumsinya bisa dipaksakan oleh pemerintah. Pendidikan saat ini hampir tidak mengenal diskriminasi ras, gender, dan status sosial karena layanannya disediakan oleh negara.
Sekitar 100-150 tahun lalu di Indonesia situasinya masih sama sekali berbeda. Pendidikan masih merupakan barang langka dan layanannya sangat diskriminatif karena hanya bisa dinikmati oleh warga dengan ras, gender, dan status sosial tertentu. Pada awalnya sekolah hanyalah untuk warga dengan ras Eropa, kemudian muncul sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi. Syaratnya, orang tuanya harus kaya atau pejabat tinggi.
Seorang anak pribumi dengan orang tua berpenghasilan minimal 100 gulden per bulan bisa bersekolah di Hollandsche Inlandsche School (HIS), sekolah untuk anak-anak inlander. Namun seorang anak pribumi dengan orang tua pembesar atau pejabat tinggi maka ia bisa bersekolah di Europesche Lager School (ELS), sekolah untuk anak-anak Eropa.
Praktik rasialisme dan diskriminasi seperti ini bukan barang langka pada masa itu, hal yang sama pun terjadi di belahan dunia yang lain. Di Afrika Selatan misalnya, di koloni Inggris tersebut praktik apartheid bahkan berlangsung lebih brutal dan menjijikkan. Sampai-sampai kelompok kulit berwarna tidak boleh berjalan di trotoar karena khusus untuk kulit putih saja.
Sekolah-sekolah yang berdiri di masa kolonial biasanya didirikan oleh pemerintah kolonial, kelompok zending (misi katolik/protestan) dan kelompok pribumi muslim seperti Muhammadiyah.
2 buah foto di postingan ini memperlihatkan suasana di sebuah sekolah zending di Jawa pada tahun 1880-1900.
Foto: Stoop