Assalamu’alaikum sahabat..
Perjanjian Damai Aceh antara GAM - RI yaitu nota kesepahaman bersama (MoU Helsinki) telah berjalan 13 tahun, namun sudah melebihi satu Dasawarsa (Dekade), masih ada butir - butir MoU Helsinki yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat, keadaan ini sbnarnya tidak baik bagi kelangsungan perdamaian Aceh, Tanggung Jawab Pemerintah RI sbnarnya lebih dominan dalam mengimplementasikan semua butir-butir kesepakatan bersama tersebut, namun sampai saat ini keadaan tersebut belum membanggakan Rakyat Aceh, tapi malah sebaliknya cenderung membuat Rakyat Aceh mulai apatis terhadap Pemerintah Republik Indonesia, hal ini disebabkan krn belum tuntasnya implementasi MoU yang telah di jabarkan dalam UUPA Nomor 11 tahun 2006.
Dalam kesempatan pertemuan antara Pimpinan Crisis Management Initiative ( CMI ) Finlandia dengan Ketua DPRA, Anggota DPRA dan segenap Perwakilan Legislator PA KaB - Kota Di Ruang Kerja Ketua DPRA hari ini Khamis; 19 Oktober 2019, banyak hal yang kami sampaikan kepada Major General (ret) Jaakko Oksanen yang merupakan Senior Advisor CMI pimpinan Presiden Martti Antasaari terutama menyangkut tentang KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH yang di sebut dgn Self Goverment.
Kami Sebagai Representatifnya Rakyat Aceh, apalagi Legislator PARTAI ACEH sebagai Partai yang lahir dari Rahim perjuangan dan Perdamaian Aceh tentu memiliki tanggung jawab besar untuk terus mendorong dan mendesak Para pihak untuk menjalankan kesepahaman tersebut.
Dalam pertemuan ini, kami mendesak CMI sebagai Inisiator/Mediator perdamaian Aceh untuk TERUS MENGAWAL dan BERTANGGUNG JAWAB terhdp jalannya Perdamaian Ri - GAM, adapun hal yang perlu dilakukan adalah melakukan Pressure politik kpd Pemerintah Republik untuk segera mengimplementasi semua Butir - butir MoU Helsinki yg telah di tandatangani pada tgl 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia.
#PA tetap KOMITMEN memperjuangkan semua butir-butir MoU Helsinki.
Ayo Rakyat Aceh terus Kawal implementasi MoU Helsinki.
#Realisasikan semua butir - butir MoU untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat Aceh.