Judul tulisan ini saya kutip dari pernyataan Hasan Saleh dalam bukunya, Mengapa Aceh Bergolak [Bertarung Untuk Kepentingan Bangsa dan Bersambung Untuk Kepentingan Daerah] . Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, tahun 1992.
Hasan Saleh mengatakan, Aceh yang tidak otonom sama halnya dengan Indonesia yang tidak berdaulat. Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya menjabarkan beberapa sebab pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh.
Hasan Saleh lahir di Gampong Metareum, Pidie pada 15 Maret 1921, terlibat aktif dalam pemberontakan DI/TII Aceh (1953 hingga 1959) yang dikomandoi oleh Tgk Muhammad Daod Beureueh yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Beureueh. Seorang ulama yang sangat disegani di Aceh pada zamannya.
Hasan Saleh setelah DI/TII Aceh berdamai dengan pemerintah, kembali ke satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Datar (TNI-AD) dengan pangkat Letnan Kolonel. Tahun 1965 ia berhenti dari dinas militer dan memilih menetap di Sukabumi sambil mengelola perkebunan teh.
Hasan Saleh (1965) ketika berobat ke Malaysia dan mencari tambahan senjata untuk DI/TII
Kembali ke pernyataan Hasan Saleh tentang otonom dan kedaulatan tadi. Ia mneyatakan hal itu dengan penjelasan bahwa, pemberontakan pada tahun 1953 itu, merupakan pemberontakan yang tidak boleh tidak, harus terjadi. Alasannya, rakyat Aceh sudah terlampau dilukai oleh Pemerintah Pusat.
Ketika zaman penjajahan, Aceh berjuang hingga titik darah yang penghabisan. Aceh berhasil bertahan sebagai wilayah terakhir Republik Indonesia yang bebas dari caplokan Belanda. Sementara seluruh wilayah Indonesia sudah dikuasi.
Ketika masa-masa awal kemerdekaan, Aceh bahkan menyumbang uang tunai dan pesawat Dakota Seulawah untuk Pemerintah Pusat. Ini pula yang kemudian menjadi sebab Presiden Soekarno menjuluki Aceh sebagai daerah modal.
Namun dalam perjalanannya Aceh dilukai dan dikhianati. Maka terjadilah pemberontakan itu. Hasan Saleh menjelaskan, sebab-sebab pemberontakan Aceh yang paling mendasar adalah.
Pertama, Pemerintah Pusat membubarkan dan meleburkan Teritorium Militer Aceh ke dalam Teritorium Bukit Barisan, Sumatera Utara. Yang kedua, status Provinsi Aceh dicabut dan dileburkan dalam Provinsi Sumatera Utara. Penyebab kedua ini merupakan penyebab yang paling utama dan sangat dominan pemberotakan DI/TII Aceh menuntut otonomi daerah.
Penyebab ketiga, banyak pejuang kemerdekaan di Aceh yang ditangkap tanpa alasan yang mengada-ngada. Dan yang keempat, perlakukan tidak senonoh terhadap para pemimpin Aceh. Bahkan, sampai mobil yang dipakai mantan Gubernur Sipil dan Militer Aceh Langkat dan tanah Karo, Tgk Muhammad Daod Beureueh dirampas oleh negara.
Karena itu pula, Aceh yang sudah sangat terluka, menemukan momentum untuk melawan. Maka meletuslah pemberontakan DI/TII Aceh yang dimotori oleh Abu Beureueh. Aceh menuntut dikembalikan status Aceh sebagai daerah otonom, provinsi tersediri seperti sebelum dileburkan ke Sumatera Utara.
Alasannya, tanpa status otonom, Aceh tidak memiliki kesempatan untuk mengurus diri sendiri sebagai suatu suku bangsa, tidak mungkin bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan suku lain di Indonesia. Padahal dalam perjuangan kemerdekaan, Aceh merupakan daerah modal dan payung bagi Republik Indonesia.
Menguatnya pemberontakan DI/TII di Aceh pada masa itu juga didasari pada kekhawatiran akan terjadi musibah terjadi agama Islam di Aceh. Soekarno yang pernah berjanji pada Abu Daod Bereueh yang dipanggilnya dengan sebutan “kakanda”, akan memberikan hak bagi rakyat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam, kemudian ingkar janji.
Bukan hanya ingkar janji, Soekarno juga menghilangkan Provinsi Aceh dalam administrasi negara. Maka atas dasar itu, Hasan Saleh dalam bukunya mengatakan, “Dalam pandangan kami Aceh yang tidak otonom sama halnya dengan Indonesia yang tidak berdaulat.” Semoga sejarah tidak berulang.