Kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah kisah klasik yang terjadi di negeri Serambi Mekkah ini. Kasus semacam ini memang jarang terungkap ke publik. Namun, manusia dengan penyakit semacam ini sudah ada sejak zaman manusia ada di muka bumi. Dulu, sewaktu aku masih berusia remaja beberapa kali hampir menjadi korban dari orang dengan seks orientasi menyimpang ini. Uniknya, masyarakat di kampung ku tahu ada orang dengan prilaku ini hidup ditengah-tengah mereka. Namun pembawaan yang cukup asik ditengah masyarakat membuat banyak isu yang berkembang hanya menjadi bahan guyonan belaka.
Cases of sexual abuse of children is a classic story that happened in this country of Veranda of Mecca. Cases like this are rarely revealed to the public. However, humans with this kind of disease have existed since the time humans were on earth. In the past, when I was a teenager several times I almost became a victim of this sexually oriented person. Uniquely, the people in my village know that there are people with this behavior living in their midst. However, a pretty cool demeanor in the community made many issues that developed into mere jokes.
Baru-baru ini Keputusan Mahkamah Syariah Aceh yang merubah putusan Mahkamah Syariah Pidie Jaya pada kasus pemerkosaan/pelecehan seksual terhadap anak di Pidie Jaya. Sebelumnya, Hakim Mahkamah Syariah Pidie Jaya telah menjatuhkan hukuman kurungan penjara kepada terdakwa selama 156 (Seratus Lima Puluh Enam) bulan. Putusan ini sudah sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dua pasal yang dipakai penuntut umum dalam dakwaannya. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, keduanya tentang Hukum Jinayat.
Recently the Aceh Sharia Court's decision changed the Pidie Jaya Sharia Court's decision in the case of rape/sexual abuse of children in Pidie Jaya. Previously, the Pidie Jaya Sharia Court Judge had sentenced the defendant to 156 (One Hundred and Fifty Six) months in prison. This decision is in accordance with the demands of the public prosecutor who charged the defendant with Article 47 of the Aceh Qanun Number 6 of 2014, two articles used by the public prosecutor in his indictment. Article 50 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 and Article 47 of Aceh Qanun Number 6 of 2014, both concerning Jinayat Law.
Namun kemudian, pihak terdakwa dan kuasa hukumnya mengajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh. Dalam putusan permohonan banding tersebut, Mahkamah Syariah Aceh dalam kasus ini kemudian merubah putusan kurungan penjara menjadi hukuman cambuk. Anehnya, pertimbangan dari sisi terdakwa justru lebih menjadi perhatian. Terdakwa disebut masih muda, berkelakuan baik, mengaku bersalah, dan masih punya kesempatan memperbaiki diri. Sungguh kebijaksanaan yang patut dicurigai ada permainan apa dibalik semua ini. Sudah bukan rahasia lagi aparat penegak hukum di Republik ini kerap melacurkan aturan hukum yang berlaku.
However, later, the defendant and his attorney filed an appeal to the Aceh Sharia Court. In the decision on the appeal, the Aceh Sharia Court in this case later changed the prison sentence to a caning sentence. Surprisingly, the consideration from the defendant's side is actually more of a concern. The defendant is said to be young, well-behaved, pleaded guilty, and still has the opportunity to improve himself. It is wisdom that one should suspect what game is behind all this. It is no longer a secret that law enforcement officers in the Republic often prostitute the applicable law.
Dari sini kita dapat menilai bahwa putusan Mahkamah Syariah Aceh telah mengabaikan hak korban. Korban secara psikologis bisa mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya. Tidak sedikit korban kejadian semacam ini mengalami trauma buruk hingga seumur hidup. Kasus semacam ini bukanlah hal yang baru. Ada banyak kejadian serupa dimana korbannya tidak berani untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi. Dan mereka harus menjalani sisa hidup mereka dengan memori akan pengalaman traumatik ini.
From this we can judge that the decision of the Aceh Sharia Court has ignored the rights of the victim. Victim can be psychologically traumatized by what happened to him. Not a few victims of this kind of incident experience bad trauma for a lifetime. This kind of case is nothing new. There have been many similar incidents where the victims did not dare to reveal what had happened. And they have to live the rest of their lives with the memory of this traumatic experience.
Kini, saat ada kasus yang terungkap ke permukaan dan masuk ke lembaga peradilan, putusan yang tidak memihak kepada anak yang menjadi korban, justru dilakukan atas dasar hukum. Sementara pelaku yang merupakan predator, setelah dilecut ujung cemeti beberapa puluh kali, melenggang bebas untuk mencari korban lainnya. Cukup mengherankan juga ketika penuntut umum yang seharusnya mengawal kasus ini di Mahkamah Syariah Aceh, sama sekali tidak berperan sehingga tida ada support maksimal agar korban mendapatkan haknya. Hak anak, korban yang seharusnya lebih diperhatikan karena dampak psikologis yang dideritanya.
Now, when there are cases that come to the surface and go to the judiciary, decisions that are not impartial to children who are victims are actually made on a legal basis. Meanwhile, the perpetrator who is a predator, after being whipped with the tip of the whip several dozen times, walks free to look for other victims. It is also surprising that the public prosecutor, who was supposed to be guarding this case at the Aceh Sharia Court, did not play a role at all so that there was no maximum support so that the victim got her rights. The rights of children, victims who should be given more attention because of the psychological impact they suffer.
Penggunaan pasal-pasal Qanun Jinayah juga menjadi sorotan para aktivis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seharusnya tuntunan Jaksa bisa mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang jauh lebih manusiawi. Hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan seksual apalagi terhadap anak tidak sesuai dengan konstitusi negara. Sejumlah aktivis perempuan sejak dari awal pemberlakuan hukuman cambuk telah memprotes keras. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur tetap jalan dengan dasar hukum mereka sendiri.
The use of articles of the Qanun Jinayah has also become the focus of violence against women and children activists. The Prosecutor's guidance should have referred to the Child Protection Act, which is much more humane. The caning punishment for perpetrators of sexual crimes, especially against children, is not in accordance with the state constitution. A number of women activists since the beginning of the implementation of the caning have strongly protested. However, the Aceh People's Representative Council together with the Governor continued to operate on their own legal basis.
