English
Hi.. How are you today? Hope everything in 2022 going well.
Do you know this symbol?
Yups, this is the symbol that is always plastered on the left chest. Not everyone has the right to pin this pin on his left chest shirt. This pin can only be pinned by Indonesian judges on their shirts. There are not many judges in Indonesia, so it is difficult to find them, unless you go to their institution, namely the Court.
I'm sure not everyone knows and understands the judiciary either from the structure of the institution or anything else related to their rules of the game. As good citizens, it is better for you to first know the Judicial Institution and its authorities. For those of you who already understand, please correct it. Here I will share just a little, just consider basic knowledge.
When he was still in high school, he was taught the theory of power in the state which was coined by a political thinker from France, namely Montesquieu. He divided state power into 3 popularly known as the Trias Politica, namely executive power, legislative power and judicial power. I'm sure we all still remember this basic knowledge.
Come on, this time we talk about the Judiciary.
In Indonesia, at the top of the Judiciary Institution is the Supreme Court, which is a high state institution that oversees 4 judicial environments, namely the General Courts (District Courts), Religious Courts, Military Courts and State Administrative Courts. Each of these judicial environments has different authorities, you know and has different levels, starting from the first level in the City and District and the Appeal Level in the Province and the Cassation for the central level or the final level which is in the Supreme Court.
The authority of the general court is to adjudicate general civil cases, general criminal cases, corruption cases and commercial courts. Religious courts have the authority to adjudicate special civil cases, such as joint property disputes, inheritance disputes, divorce disputes and others. The military court environment has the authority to try criminal cases committed by members of the military. Judicial environmentñ State Administration has the authority to settle state administrative and administrative disputes.
Because there are four judicial circles under the Supreme Court, the Supreme Court as the highest institution manifests the four courts by using 4 pillars or pillars in each court building. This is why every court building in Indonesia always has 4 pillars in front of it. This shows that the judiciary has 4 environments.
You will find different things when you visit the Constitutional Court in Jakarta. Since 2003, the Constitutional Court has been established for one task, namely resolving issues of judicial review, disputes over the authority of state institutions, disbanding parties and disputes over election results. You also need to know, there is one special thing that the Constitutional Court's decision is final where there is no appeal and cassation after the decision is determined by the Constitutional Court.
Then what about the Supreme Court? As I said above, that the trial in the Supreme Court starts from the first level until the final level is in the Supreme Court. Therefore, the working mechanism of the Constitutional Court has nothing to do with the Supreme Court and the judicial institutions under it. Because the Constitutional Court is also a State High Institution parallel to the Supreme Court and each has its own authority.
In the Constitutional Court you will find 9 pillars in front of the building. Do you know what that means?? why 9 pillars? It turns out that the answer is because the Panel of Judges hearing one case must consist of 9 constitutional judges.
While the Panel of Judges at the Supreme Court and the judicial environment below it consists of 3 judges and may be added with an odd number. What is the reason one assembly must be odd? This is very decisive when making decisions. If there is one difference, then 2 other judges can determine their opinion to follow one or different opinions, this can be called a majority vote.
However, even though there are differences between these two Judicial Institutions, there is one similarity that you must know, namely that every decision issued by these two institutions must include the sentence: "In the Name For of Justice based on God Almighty". You understand why the sentence must be put there. Because every judge gives a decision based on the judge's oath in examining and adjudicating a case, he must have high commitment and integrity, which means being honest and serious in examining and deciding a case because he will be accountable to God and justice.
Bahasa
Tahukah kalian lambing yang satu ini. Yups, Ini lambang yang selalu terpampang di dada sebelah kiri. Tidak semua orang mempunyai hak menyematkan pin ini di baju bagian dada sebelah kirinya. Lambang ini hanya dapat disematkan oleh para Hakim Indonesia di bajunya. Tidak banyak jumlah hakim di Indonesia, sehingga sukar menemukan mereka, kecuali kalian anjangsana ke lembaga mereķa yaitu lembaga peradilan.
Saya yakin belum semua orang tau dan memahami seluk beluk dunia peradilan baik dari stuktur lembaga apa lagi yang berkaitan dengan aturan main mereka. Sebagai warga negara yang baik, ada baiknya kalian harus mengetahui terlebih dahulu Lembaga Peradilan itu dan kewenangannya. Bagi kalian yang sudah mengerti, mohon koreksinya ya.
Pada waktu kita masih duduk di sekolah menengah telah diajarkan teori kekuasaan dalam negara yang dicetuskan seorang pemikir politik asal Prancis bernama Montesquieu. Beliau membagi kekuasaan negara menjadi 3 yang populer dengan Trias Politika, yaitu ķekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Aku yakin kita semua masih mengingat pengetahuan dasar ini.
Yuk, Kali ini kita bicara tentang lembaga yudikatif.
Di Indonesia, puncak Lembaga Yudikatif adalah Mahkamah Agung yang merupakan Lembaga Tinggi Negara membawahi 4 lingkungan peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan ini mempunyaì kewenangan yang berbeda lho dan punya tingkatan yang berbeda juga, dimulai dari tingkat pertama yang berada di Kota dan Kabupaten serta Tingkat Banding yang berada di Provinsi serta Kasasi untuk tingkat pusat atau tingkat akhir yang berada di Mahkamah Agung.
Kewenangan peradilan umum yaitu mengadili perkara perdata umum, perkara pidana umum, perkara tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga. Lingkungan peradilan Agama berwenang mengadili perkara perdata khusus semisal sengketa harta bersama, sengjeta waris, sengketa perceraian dan lainnya. Lingkungan peradilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan anggota militer. Lingkungan peradilañ Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan administrasi negara.
Oleh karena lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung berjumlah empat, maka Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi memanisfestasikan empat peradilan tersebut dengan menggunakan 4 pilar atau tiang di setiap gedung pengadilan. Inilah mengapa setiap gedung pengadilan di Indonesia selalu memiliki 4 tiang di depannya. Hal ini menunjukkan lembaga peradilan mempunyai 4 lingkungan.
Hal berbeda akan temui jika mengunjungi Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Sejak tahun 2003, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk satu tugas yaitu menyelesaikan persoalan pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai dan perselisihan hasil pemilu. Perlu pula kamu ketahui, ada satu hal yang istimewa bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat itu final dimana tidak ada upaya hukum banding dan kasasi setelah putusan itu ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Lalu bagaimana dengan di Mahkamah Agung ? Seperti yang aku sampaikan tadi di atas, bahwa pengadilan di Mahkamah Agung dimulai dari tingkat pertama hingga tingkat akhirnya berada di Mahkamah Agung. Oleh karena itu mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi tidak ada kaitan dengan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Sebab Mahkamah Konstitusi juga termasuk Lembaga Tinggi Negara sejajar dengan Mahkamah Agung dan masing-masing punya kewenangan.
Di Mahkamah Konstitusi kamu akan mendapati 9 pilar di depan gedung. Apakah kamu tahu maksudnya ?? mengapa 9 pilar ? Ternyata jawabanya adalah karena Majelis Hakim yang menyidangkan satu perkara harus terdiri dari 9 hakim konstitusi.
Sedangkan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya terdiri dari 3 orang hakim dan boleh ditambah dengan jumlah yang ganjil. Apa alasannya satu majelis harus ganjil? Hal ini sangat menentukan saat mengambil keputusan. Jika terdapat satu perbedaan maka 2 hakim lain bisa menentukan pendapatnya untuk mengikuti salah satu atau berbeda pendapat, bisa disebut dengan voting suara terbanyak.
Namun meskipun ada perbedaan antara dua Lembaga Yudikatif ini, namun ada satu persamaan yang harus kalian ketahui yaitu setiap putusan yang dikeluarkan oleh dua lembaga ini harus mencantumkan kalimat : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalian mengerti mengapa kalimat itu wajib dipasang disana. Karena hakim setiap memberikan putusan berdasarkan sumpah hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, harus mempunyai kimitmen dan integritas tinggi, yang mengandung arti secara jujur dan bersungguh-sungguh dalam memeriksa dan memutus suatu perkara karena akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan keadilan.
Inilah beberapa aspek yang dapat digali dari dunia peradilan kali ini semoga bermanfaat bagi kalian. Salam hangat
