Desentralisasi adalah (TL;DR)
sebuah gerakan perpindahan otoritas atau wewenang yang tadinya terpusat (tersentralisasi) menjadi tersebar (terdesentralisasi), sehingga tidak ada otoritas tunggal yang bisa mengambil keputusan sewenang-wenang.
Desentralisasi mulai akrab kita kenal ketika negara kita mengadopsi sistem Otonomi Daerah pada tahun 1999, sejak saat itu Pemerintah Pusat mulai mendelegasikan wewenang pemerintahan kepada para Kepala Pemerintahan Daerah. Sehingga setiap daerah bisa diurus oleh orang-orang yang mengenal dengan baik kebutuhan setiap daerah tersebut.
Secara etimologis, desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda: de artinya lepas dan centerum artinya pusat; sehingga dapat kita maknai sebagai terlepas dari pusat.
Sebenarnya, desentralisasi ini bukan hanya bisa diterapkan pada sistem pemerintahan, tetapi hampir di semua sistem organisasi dan aspek masyarakat bisa menerapkannya.
Desentralisasi di Era Digital
Kita hidup di era yang sangat gegap gempita. Dalam satu dekade perkembangan teknologi, sosial ekonomi dan pola hidup manusia berkembang signifikan. Setiap penemuan akan membawa sebuah gerakan yang disruptif, menggoyang tatanan kehidupan yang dulunya lebih kalem.
Di era ini, kita mengedepankan keterbukaan (transparansi) ketimbang 'resep rahasia' yang dulu merupakan tangga untuk orang-orang mencapai kesuksesan.
Open source, kolektif dan kolaborasi menjadi standar pengembangan untuk hal-hal baru saat ini--terutama di ranah digital. Melalui internet, sebuah produk atau proyek bisa dikerjakan oleh banyak orang yang bahkan tidak pernah bertemu langsung. Orang-orang ini saling melengkapi dan menyempurnakan sesuai kemampuan masing-masing.
Melalui internet juga orang-orang bisa berkontribusi mendirikan sistem yang terdesentralisasi seperti Blockchain, yang saat ini kita yakini sebagai masa depan dari sistem distribusi data yang lebih terpercaya karena tidak ada satu otoritas tunggalpun yang bisa mengintervensinya.
Begitu juga dengan sistem organisasinya, di era ini orang-orang mulai jengah dengan sistem otoritas terpusat. Banyak orang membenci bos mereka, bahkan membuat grup WhatsApp khusus untuk badmouthing their boss behind his back while smiling in front of him. 🤣
Oleh karena itu sistem desentralisasi juga banyak diadopsi oleh organisasi-organisasi yang dibangun berlandaskan komunitas. Setiap orang memiliki wewenang menurut kontribusinya dan menurut pendelegasian yang diterimanya dari komunitas yang menilai hasil kinerjanya juga.
Tidak ada otoritas tunggal, tidak ada yang bisa mengambil keputusan sepihak, semua dijalankan melalui konsensus menurut kebutuhan dan keperluan dari area terkait (bisa sangat spesifik, untuk kebutuhan yang bersifat lokal tanpa harus mempengaruhi organisasi secara global).
Plus Minus Desentralisasi
Dari sifat dan cara kerjanya, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem desentralisasi sangat efisien dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang bersifat lokal (area/per departemen/seksi).
Dalam cakupan global, desentralisasi juga memastikan pengambilan keputusan yang berpengaruh secara global harus melibatkan seluruh anggota untuk mencapai konsensus secara menyeluruh. Jadi nggak bakal ada one man show yang memicu drama perebutan kekuasaan.
Namun, bukan berarti desentralisasi tidak memiliki kelemahan. Pada prakteknya, akan ada momen-momen di mana timbul masalah kewenangan yang saling tumpang tindih, lebih celaka lagi bila sudah terbentuk dua kubu di dalam komunitas.
Kebebasan yang diberikan desentralisasi bisa rentan membuat organ-organ tertentu melepaskan diri dari organisasi.
Perbedaan pendapat dan pendekatan dalam menangani hal-hal tertentu bisa menciptakan polarisasi. Hal ini bisa menghambat proses pengembangan yang sedang dikerjakan bahkan lebih buruknya, salah satu kubu bisa melepaskan diri dan membangun cabang mereka sendiri (berpotensi menjadi kompetitor langsung).
Apakah harus Desentralisasi?
Kita perlu memahami, tidak semua sistem yang tersentralisasi itu jelek dan tirani, dan tidak semua sistem yang terdesentralisasi itu sempurna dan juru selamat.
Kita justru bisa memanfaatkan keduanya. Sangat memungkinkan untuk membangun sebuah sistem/organisasi dengan beberapa lapisan (layer). Lapisan ini efektif memisahkan kepentingan dengan kelangsungan pengembangan/produktivitas.
Lapisan-lapisan ini bisa mengurusi aspek yang berbeda dan mengambil pendekatan terbaik menurut fungsinya. Struktur ini kemudian perlu dibukakan secara transparan untuk seluruh komunitas. Dengan demikian, lebih mudah untuk memahami koridor wewenang dan batasan-batasan yang sudah disepakati bersama. Batasan ini menjadi blueprint yang jelas untuk menjaga kelangsungan organisasi dan tercapainya tujuan bersama.
Dengan demikian, lapisan yang tersentralisasi bisa melindungi lapisan yang terdesentralisasi dan begitu juga sebaliknya. Hal ini mungkin untuk dilakukan jika sejak awal mendesain organisasi dan mendirikannya sudah terbentuk konsensus dari komunitasnya sendiri tentang lapisan-lapisan dan koridor wewenang dari setiap lapisan tersebut.
Kesimpulan
Desentralisasi adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mencegah lahirnya tirani dari kepemimpinan pusat yang sewenang-wenang. Sistem ini juga memudahkan pengambilan keputusan yang kontekstual dan lebih spesifik tanpa harus melibatkan seluruh pengurus secara global.
Namun, desentralisasi hadir bukan untuk menghapuskan sentralisasi. Ketika sebuah organisasi terdesentralisasi penuh, lalu ada konflik, maka akan sangat rentan untuk terjadi polarisasi yang berujung pada perpecahan.
Lebih bijak untuk kita tidak mengkotak-kotakkan cara kita memandang segala sesuatu. Bila memungkinkan untuk berkolaborasi, bukankah lebih baik untuk menggabungkan semua yang baik dari kedua hal ini untuk meminimalisir kekurangan dari keduanya juga?
Jadi, biarlah desentralisasi menyempurnakan apa yang sudah ada saat ini. Kita tidak perlu menjadi fanatik untuk mengharuskan desentralisasi penuh pada segala hal. Seperti nasihat orang bijak: "hal yang baik sekalipun, bila berlebihan akan jadi tidak baik juga."
Crossposting dari Blog ku menggunakan SteemPress
Source : https://evanstinger.com/apa-itu-desentralisasi-haruskah-semua-terdesentralisasi/