Sebuah demokrasi tidak dapat diwujudkan tanpa berpartisipasi dalam pemerintahan. Karena demokrasi merupakan sebuah sistem di mana rakyat mengontrol kekuasaan negara dan bukan sebaliknya. Maka dengan kata lain, demokrasi harus memungkinkan kontrol rakyat terhadap pengambilan keputusan publik dan adanya persamaan politik. Oleh karena itu, tanpa partisipasi pengelolaan urusan bersama hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja tanpa akuntabilitas kepada rakyat.
Untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak politik setiap manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak ini mensyaratkan adanya partisipasi politik yang bebas dan sejajar.
Bahwa yang termasuk dalam hak berpartisipasi dalam pemerintahan adalah adanya penyelenggaran pemilihan umum yang dilakukan secara periodik, bebas dan rahasia. Disamping itu, untuk terlibat dalam menjalankan urusan publik tidak hanya melalui wakil-wakil yang dipilih akan tetapi bisa secara langsung dilakukan.
Oleh karena itu, berpartisipasi dalam pemerintahan mencakup untuk ikut serta dalam pemilihan umum yang regular yang bebas, rahasia dan adil, untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, untuk membentuk partai politik, untuk memiliki akses pada wakil-wakil rakyat dan adanya jaminan mengenai kebijakan publik.
Di kabupaten Aceh Utara, pada tahun 2017 baru saja selesai melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang dipilih secara langsung rakyat. Dan pada tahun 2019 nanti rakyat akan memilih wakil-wakil nya yang akan duduk di parlemen. Semoga dapat merepresentasikan kepentingan vital dari rakyat.
