Bab ini bertujuan untuk menggali dasar-dasar kerak peradaban dari Aceh. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, peradaban yang dulunya berkembang di Aceh lama kelamaan mulai memudar seiring perkembangan zaman.
Masyarakat Aceh sendiri tidak seluruhnya faham mengenai cikal bakal dari pada peradaban daerahnya sendiri. Bahkan generasi muda saat ini malah ada yang menganggap 'masa bodoh' dengan hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan peradaban ini lama kelamaan mulai menipis.
Pada bab 'kerak peradaban Aceh' ini di kupas mengenai hal yang menjadikan masyarakat Aceh kurang antusias dalam menjaga peradaban di daerahnya sendiri.
Ketika Aceh bergabung dengan NKRI, Aceh dianugerahi gelar 'istimewa'. Pada saat itu Yogyakarta juga telah lebih dulu menyandang gelar yang sama. Bahkan sampai saat ini Yogyakarta masih dapat mempertahankan gelarnya lengkap dengan peralatan kebudayaan daerahnya. Di sana, rakyatnya sangat menjunjung tinggi sosok sultan yang di anggap sebagai panutan. Berbeda dengan kondisi yang ada di Aceh. Gelar yang disebut 'istimewa' itu bahkan tidak membuat rakyat aceh merasakan jati diri ke-Acehannya. Malah berbanding terbalik dengan Yogyakarta.
Aceh sudah tidak memiliki lagi sosok Sultan yang bagi orang Jawa sangat di sanjung.
Perbedaan yang sangat signifikan ini malah melahirkan sedemikian banyak pertanyaan bagi Rakyat Aceh. Mereka sangat ingin tahu mengapa dengan diberikannya gelar istimewa tersebut tidak menjadikan buminya benar benar istimewa. Hal demikian masih dirasakan rakyat Aceh bahkan setelah Aceh diberikan hak untuk mengurusi diri sendiri dan di berikan gelar Nanggroe Aceh Darussalam. Tidak sampai disitu, ketika MOU Helsinki tahun 2005 disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dan pada tahun 2006 Aceh diberikan gelar baru yaitu ' Pemerintahan Aceh'. Namun, sampai sekarang ini, Aceh tetap tidak menampakkan keistimewaannya sama sekali.
Yogyakarta. Daerah Istimewa lainnya yang rakyatnya sampai saat ini masih bersahaja dan bersatu padu. Mereka masih memusatkan kebudayaan di Keraton dan masih tetap patuh pada Sultan. Disini dapat kita lihat bahwa spirit kebudayaan masih sangat dijaga dan dipertahankan. Jika kita lihat bagaimana dengan kondisi Aceh saat ini, muncullah persoalan mengenai apa dan bagaimana dengan keadaan spirit ke-Aceh-an.
Walaupun di Aceh pada catatan sejarahnya banyak berdiri Kerajaan Islam, namun hal itu kini hanya tinggal sebagai situs sejarah yang diperkenalkan kepada generasi penerus saja. Termasuk saya sendiri yang hanya mengetahui sekilas sejarah mengenai situs situs bersejarah di Aceh. Timbul pertanyaan dibenak saya, mengapa spirit Islam yang bahkan sejak zaman Kerajaan Islam dulu ada tidak bisa dipertahankan sampai saat ini?
Spirit keislaman yang seharusnya menyatukan hubungan antara politik, agama, dan negara malah di tempatkan di kubu-kubu yang berbeda bahkan di anggap tidak ada hubungannya. Padahal sejatinya, spirit keislaman seharusnya menjadi sebuah pondasi kuat bagi daerah Aceh untuk memperkuat kekuasaan Pemerintahannya sendiri.
Pada saat penjajahan datang ke Aceh yang menjadi sasaran utamanya adalah mengacaukan spirit islam yang semestinya tidak menjadi agama pribadi bagi pemeluknya tetapi menjadi alat pemersatu.
Pada akhirnya spirit islam yang menjadi kekuatan bagi Kerajaan Aceh hilang dengan sendirinya. Inilah mengapa sampai saat ini kekuatan politik di Aceh tidak memiliki sumbu atau pusat kosmos seperti di pulau Jawa.