Buruh/pekerja sedang menyelesaikan pekerjaan di bawah jembatan jalan Nasional, Grong-grong, Pidie, Jumat 6 April 2018 | Photo: Andi Firdhaus
MESKI tanggal 1 Mei telah lewat sebagai hari buruh, namun peringatan mengenai nasib buruh bersemanyam di pikiran kita hampir setiap hari.
Hari ini, Jumat 6 April 2018. Saya lewat di jembatan penghubung jalan nasional Banda Aceh-Medan, sekitar lima ratus meter dari SPBU Gintong, Kecamatan Grong-grong, Pidie.
Secara kebetulan, saya pun berhenti sejenak. Hanya ingin melepas penasaran, sedang apa ramai-ramai di bawah jembatan. Setelah mengamati, ternyata ada perbaikan jembatan yang sedang dilaksanakan.
Setelah mengamati, saya pun melihat puluhan buruh yang sedang serius menyelesaikan pekerjaan. Tentu, pekerjaan yang sarat resiko, apalagi jika air datang tiba-tiba dalam jumlah yang tak terduga.
Renungan kembali mengingatkan saya tentang nasib buruh. Yang kadang hanya dihargai dengan upah yang tidak seimbang. Bahkan tidak jarang pemilik proyek menunda-nunda gaji mereka.
Kemanusiaan kita juga kadang berontak. Jasa mereka tanpa disadari telah membantu pembangunan yang membuat kota dan transportasi berjalan dengan baik. Tapi kita justru sering mengabaikan!
Kita juga lupa, tanpa mereka tidak ada jembatan yang mulus, meski ratusan arsistek turut serta dalam sebuah proyek yang akan diselesaikan. Lagi-lagi, kehadiram buruh menjadi ujung tombak pembangunan.
Mereka para buruh tidak banyak mengeluh, tahan banting meski dalam situasi yang sulit. Dibalik kilas balik kesabaran mereka, pemilik modal memanfaatkan mereka sebagai korban dan permainan dalam kontek bisnis.
Hingga kerap, mereka tidak dibayar gaji dan sering bayaran yang terlambat. Gaji kecil kadang membuat mereka sudah jatuh tertimpa tangga. Nasib buruh yang kurang baik di negeri ini. Mengadu kemana?
Perlindungan nasib buruh memang belum memuaskan di negara kita. Undang-undang yang mengatur tentang pekerja belum maksimal berpihak ke mereka. Organisasi seperti Serikat Buruh Indonesia (SBI), juga belum mampu memberikan nilai lebih untuk anggotanya.
Tragisnya lagi, penipuan kadang kala justru dilakukan oleh mandor, bukan langsung oleh pemilik proyek atau kontraktor. Ironi ini menjadi seakan mandor menjadi agen dalam mengambil keuntungan; Untung dalam lipatan.
Upah mereka hanya Rp.100 ribu bagi pekerja, dan Rp.125 ribu untuk tukang serta Rp.150 ribu bagi kepala tukang. Tentu dengan nilai sehari kerja selama delapan jam. Belum lagi lembur yang tidak dihitung sesuai kesepakatan.
Ketimpangan dalam kontek upah kemudian kerap terjadi perbedaan dan konflik. Buruh sering menuntut kesejahteraan, sementara pengusaha tetap bertahan pada pripsipnya sendiri.
Di mana peran pemerintah? Inilah yang justru menjadi dilema. Pada satu sisi pemerintah harus berpihak kepada buruh, namun pada sisi yang lain pengusaha juga penting dalam membangun relasi pembangunan di berbagai bidang.
Pada kontek ini, pemerintah lebih banyak tidak berpihak untuk buruh, dan sering tidak memainkan wewenangnya untuk membela hak-hak buruh. Misalnya dalam PP No 78 Tahun 2015.
Lalu kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan buruh menjadi sangat penting, sehingga perusahaan dan pengusaha tidak menjadikan ini sebagai "pemerkosaan" hak yang dapat memiskinkan kaum buruh.
Untuk itu, pengawasan yang ketat sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah. Bila tidak, kesenjangan akan terus terjadi dan pada akhirnya berefek pada stabilitas politik dan gejolak sosial yang terus terjadi.
Buruh! Memang katalisator pembangunan yang penting diperhatikan sebagai bagian komponen dari bangsa ini. Semoga!l