“Ada apa, Prof? Pagi-pagi kok jidat Profesor berlipat tujuh begitu?”
“Ini Ampon Wan, ane gahar baca yang lagi heboh di media sosial. Ada Profesor Ahli Hukum kok jadi saksi ahli yang tidak ahli.”
“Memangnya dia ngomong apa, Prof?”
“Dia mengaku menulis disertasi tentang pengadilan di Kamboja. Koplaknya, disebutnya Le Duc Tho terdakwa kasus Killing Field yang dihukum setelah persidangan selama 2 minggu. Kalau memang benar dia telah menulis disertasi tentang itu, gelarnya harus dicabut.”
“Lho, memangnya dia ngomong begitu?”
“Itu dia! Begitu kok berani maju jadi saksi ahli. Tapi ngomong-ngomong ente tahu kagak siapa Le Duc Tho?”
“Jangan menghina, Prof. Tentu saja aku tahu. Le Duc Tho adalah memimpin pemberontakan komunis yang bermula pada 1956 melawan pemerintahan Vietnam Selatan dan menjadi pemenang Nobel Perdamaian tahun 1973 bersama Henry Kissinger.”
“Apa lagi?”
“Dia menolak menerimanya. Le Duc Tho menjadi satu-satunya manusia yang menolak hadiah bergengsi tersebut sampai sekarang. Sepanjang pengetahuanku yang merupakan hasil kolaborasi dengan Mbah Gugel, dia belum pernah diadili untuk tilang parkir, maling sandal, ataupun untuk Killing Field.”
“Nah! Ente Ampon Wan saja tahu! Ini profesor yang dijadikan saksi ahli kok malah asal ngibul!”
“Tinggal tanya mbah Gugel kok, Prof. Jadi, menurut Profesor sebaiknya saksi ahli yang seperti itu harus diapakan?”
“Saksi ahli adalah orang yang diminta pendapatnya berdasarkan pendidikan, keahlian, sertifikasi, keterampilan atau pengalamannya. Jelas sekali keahlian profesor yang satu ini sangat diragukan. Disertasinya saja sudah ngawur. Saksi memberi keterangan di bawah sumpah. Jika ternyata disertasinya ternyata bukan tentang Kamboja, berarti saksi memberi keterangan palsu. Saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapatdiancam hukuman dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan kesaksian harus ditolak.”
“Baiklah kalau begitu, Prof. Kita tunggu saja apakah hukum kita masih on the track atau sudah melenceng ke tol laut. Mari kita lanjut ngopi sebelum kopinya dingin.”
Bandung, 25 Juni 2019
Image source