Foto: Batu Nisan di Komplek Makam Awe Geutah, Gampong Ujong Langgoe, Sanggeu
Sejak Belanda memasuki Dalam pada awal tahun 1874 kedudukan pemerintahan Kesultanan Aceh telah berpindah-pindah untuk beberapa waktu dari satu tempat ke tempat lain, sama dengan markas besar induk pasukan. Setelah dilakukan konsolidasi maka kedudukan pemerintahan diputuskan di Indrapuri, XXII Mukim.
Sewaktu Montasik jatuh tahun 1878 dan Habib Abdurrahman menyeleweng, posisi Indrapuri terancam. Segera pula dipilih kedudukan baru pemerintahan, yaitu Peukan Keumala. Pada awal 1879, Sultan Muhammad Daud Syah bersama Tuanku Hasyim (bersama putranya Tuanku Raja Keumala) dan Panglima Polem (bersama putranya Teuku Raja Kuala) sudah berada di sana menggerakkan aparatur pemerintahan.
Terpilihnya Keumala sebgai pusat atau ibukota Kerajaan Kesultanan Aceh sedikit banyaknya berkat peran Teuku Bentara Keumangan Pocut Usman yang menawarkan kepada Sultan supaya berkedudukan di Keumala. Keumala terdiri dari dua mukim, setelah ditanyai kepada Uleebalang Keumala dan jawabannya positif, usul Teuku Bentara Keumangan disetujui. Maka kerajaan dipindahkan dan selanjutnya hubungan Sultan dengan Keumangan menjadi akrab. Tapi, sikap Keumangan menjadi menarik mengingat antara keumangan dan Pidie(Teuku Pakeh Dalam) bersemi penyakit curiga mencurigai.
Pidie adalah satu-satunya negeri (dalam istilah sekarang kabupaten) yang banyak jumlah bilangan mukimnya dibandingkan dengan luasnya. Batas-batas nya sudah banyak berubah sejak dulu akibat adu domba dan putusan sepihak Belanda. Dulu Pidie terdiri dari dua gabungan para XII Uleebalang yang disebut XII Mukim Pidie, yang diketuai oleh Raja Pidie Teuku Raja Pakeh Dalam dan kedua gabungan para VI Uleebalang Keumangan yang diketuai oleh Teuku Bentara Raja Keumangan (yang sebetulnya berasal sebutan Raja Gigieng), menurut nama mukim yang asalnya terdiri dari gabungan kecil berjumlah sembilan.
Sumber: H. Muhammad Sayed, Aceh Sepanjang Abad Jilid 2
Sagoe Kupi,
8 Juni 2018