Orang pertama yang paling ’bahagia’ menyambut program ini, sudah pasti kalangan ibu-ibu. Tentu mereka tak perlu khawatir lagi, bakalan menjadi korban “kecurangan ukuran dari sebuah timbangan.” Kini, seluruh timbangan di Komplek Pasar Bina Usaha Meulaboh, Aceh, wajib diganti dengan alat pengukur berlabel SNI (Santandar Nasional Indonesia).
Jika selama ini, ada kedengaran ibu-ibu yang cemas telah dicurangi pedagang melalui timbangan, saat membeli sembako. Maka kedepan. Kecurigaan tersebut tidak dapat terjadi lagi. Lantaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Kabupaten Aceh Barat, mulai mewajibkan pedagang di Komplek Pasar Bina Usaha, Meulaboh menggunakan timbangan SNI.
Timbangan jenis ini, tentu tidak bakalan dapat dikutak-katik oleh pedagang, sebab telah disegel. Jika jenis timbangan ini yang digunakan pedagang, maka meraka tidak memiliki peluang untuk melakukan kecurangan sangat berjualan. Apalagi, tim pengawas dan pengontrol dari dinas juga turut mengawasi serta memantau transaksi jual beli di pasar, khusus setiap timbangan yang digunakan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, mengaku telah jauh hari melakukan sosialisasi tentang program menerapkan “tertib ukuran” pada Pasar Bina Usaha (PBU) Meulaboh. Kini, secara bertahap, instansi tersebut mulai menjalankan program wajib mengganti timbangan dengan ukuran berlabel SNI.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Kabupaten Aceh Barat, Dr. T. Erwansyah, menilai program “tertib ukur” demikian, bertujuan untuk menghindari kecurangan saat transaksi jual beli di pasar, sedang terjadi. Selain itu, juga menyelaraskan dengan kebijakan pemerintahan yang focus menerapkan metode ekonomi Syariah dalam pengelolaan pasar.
Tahap awal, sebanyak 130 timbangan berlabel SNI akan segera di bagi kepada para pedagang. Dengan pemakaian timbangan jenis demikian, tentu mempermudah proses pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan metode ekonomi syariah dalam lingkungan pengelolaan pasar.
Keinginannya, pasar di Meulaboh dapat menjadi sebuah kawasan dengan takaran timbangan pas, tanpa ada lagi indikasi kecurangan atau kesilapan dalam menakar barang yang dibeli masyarakat.
Sedangkan timbangan plastik yang selama ini digunakan, wajib diganti dengan jenis takaran berlabel SNI. “Timbangan plastik itu, kegunaanya untuk rumah tangga. Tidak ideal digunakan dalam transaksi jual-beli,” kajian T. Erwansyah.
Pengadaan 130 unit timbangan menggunakan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2018. Sementara jenis timbangan plastik yang selama ini digunakan, akan segera ditarik oleh instansi ini.
Memaksimalkan pengawasannya, akan dibangun pos timbang ulang di lokasi pasar. Sehingga masyarakat yang selama ini curiga telah dicurangi, dapat melakukan takaran ulang pada pos pasar yang disediakan. Jadi tidak bakalan ada lagi ‘kecemasan’ ibu-ibu saat membeli sembako, telah menjadi korban dicurangi pedagang, melalui sebuah timbangan. Sekian.