Salah satu kelebihan suatu masyarakat adalah ketika mereka mampu mengawinkan beberapa unsur peradaban dalam satu tarikan nafas. Dalam hal ini, beberapa negara maju memang sedang berupaya mengawinkan tiga aspek dalam satu denyut nadi masyarakatnya,yaitu:pertama,bagaimana mampu mempertahankan budaya sebagai bagian penting dan mencari ciri khas kelompok masyarakat tersebut. Kedua, bagaimana mempertahankan kehidupan agama di tengah-tengah kehidupan kontemporer dimana, beberapa sendi masyarakatnya di ukur melalui materialisme. Jadi, persoalan yang mendesak untuk dijawab adalah apakah agama perlu dipertahankan dalam kehidupan sosial, atau agama hanya untuk simbol semata. Ketiga, bagaimana memasukan aspek kosmopolitan dalam sebuah masyarakat yang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan agama dan budaya. (hlm 1085 vol 4)
Karakteristik budaya Aceh agaknya belum bisa didefinisikan secara filosofis. Sebab budaya Aceh adalah hasil perkawinan antara tradisi-tradisi Hindu-agama yang ada di Aceh sebelum datangnya Islam dengan beberapa nilai-nilai Islam. Karena itu, karakteristik kemudian dipahami secara luas bagi kalangan yang ingin melihat budaya Aceh. Dengan kata lain, sejauh apa yang dilakukan dan dipahami oleh rakyat Aceh dalam kehidupan sehari-hari, terlepas itu datangnya dari tradisi Hindu dan Islam, maka disebut sebagai budaya Aceh.
Dalam hal ini, sering disebut budaya adalah konsensus bersama yang berarti adalah kesepakatan yang tidak tertulis antara anggota masyarakat dalam suatu tindakan tertentu. Di Aceh misalnya, ada beberapa tindakan masyarakat yang merupakan konsensus bersama yang dilakukan bersama-sama tanpa sebuah aturan yang tertulis. Setiap anggota masyarakat sepertinya wajib untuk ikut konsensus ini, yang karenanya, jika tidak mengikutinya, akan menerima sanksi sosial dari anggota masyarakat laen. Jadi, budaya juga terkadang harus dirasionalka dalam bentuk kesepakatan bersama atau secara individual semata. Disini terkadang budaya menjadi diinstitusionalikan secara formal oleh kekuatan-kekuatan yang dipandang mampu menjaga budaya tersebut. Akhirnya budaya akan menjadi sebuah hasil interpretasi kelompok masyarakat atau elite untuk diterapkan kepada masyarakat. Karena itu, tidak sedikit terkadang budaya-budaya dalam masyarakat Aceh ‘diberikan’ kekuatan ( power ) oleh tokoh-tokoh adat untuk dilestarikan keberlangsungannya. Model ini sebenarnya yang dikembangkan dalam pandangan Weberian, dimana budaya terjadi karena adanya internalisasi oleh beberapa individu yang merupakan aktor dan dapat mempengaruhi tindakan masyarakat setempat. Konkretnya, jika ditarik dalam konteks budaya Aceh, sesungguhnya yang terjadi adalah naiknya peran beberapa individu yang ‘dituakan’ untuk menjaga budaya. Namun peran mereka dapat dikatakan bukan sebagai ‘ orang yang dituakan’ namun lebih pada penjagaan karisma mereka sebagai orang ‘terpandang’.
Akibatnya, karena mereka diberikan kekuatan untuk menjaga budaya Aceh, akhirnya, mereka mendapatkan otoritas dan kekuasan untuk menjutifikasi mana yang sesuai dengan budaya Aceh. Dalam kontek ke-Aceh-an unsur budaya ini memang jarang dilakukan, sebab pada pandangan, misalnya, yang mengatakan bahwa jika ada dialog budaya, maka ini akan mengancam budaya Aceh sendiri. Pandangan ini tentu saja dapat dibenarkan pada suatu sisi, dengan dalih bahwa budaya Aceh bersifat genuine. Sehingga pada dataran ini, budaya menjadi semacam ideologi, dimana selalu disekap dalam sebuah pemahaman yang rigid, yaitu budaya Aceh adalah satu-satu budaya yang perlu dijaga untuk melestarikan adat-istiadat Aceh. Namun demikian, upaya ini sangatlah perlu dikaji ulang, budaya ini terus akan mendapatkan tantangan, baik secara langsung maupun tidak lansung, dari budaya-budaya luar yang datang seperti bola salju. Dialog budaya adalah salah satu upaya untuk menempatkan budaya Aceh dalam tatanan global,dimana dengan ada dialog tersebut, malah akan memperkaya budaya Aceh. Sebab, budaya sesungguhnya adalah hasil kesepakatan masyarakat yang tidak tertulis yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. (hlm 1089 vol 4)