UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, masyarakat. Karena sifatnya yang "multiple Effect" atau dapat memberikan efek untuk ranah yang sangat luas, kemampuan literasi membantu memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, pertumbuhan penduduk, dan menjamin pembangunan berkelanjutan, dan terwujudnya perdamaian. Buta huruf, bagaimanapun, adalah hambatan untuk kualitas hidup yang lebih baik.
Begitulah pentingnya kemampuan literasi menurut UNESCO lembaga keilmuan, kebudayaan PBB. Bahwa, Literasi sangat penting dalam pembangunan secara umum, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Lalu mengapa saya ingin menulis sedikit tentang literasi politik dan hubungannya dengan kekuatan politik rakyat?
UUD 1945 yang telah diamandemen pada 1999-2002, mengatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 ayat (2)). Perubahan ini mengandung arti bahwa Kedaulatan Rakyat Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
Secara jelas sebenarnya yang berkuasa dalam negara kita adalah rakyat yang implementasinya dilaksanakan melalui pemerintah (lembaga negara) yang mana dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Namun, sayangnya rakyat yang sebenarnya memiliki kekuasaan tertinggi ini kebanyakan tidak faham pada posisinya, sehingga legitimasi politik rakyat itu sendiri menjadi samar dan tidak greget sehingga memberikan mandat kepada politisi yang acap kali tidak membawa aspirasi dan harapan-harapan rakyat itu sendiri.
Padahal, kekuatan politik rakyat itu sebenarnya berada pada kemampuan rakyat itu sendiri memahami visi seorang politisi dan partai politik dalam menentukan nasip rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang akan di ambil. disinilah, mengapa literasi politik itu sangat penting dalam membangun kekuatan politik rakyat.
Tanpa literasi politik, rakyat akan kehilangan kedaulatannya. keputusan tertinggi yang berada di tangan rakyat yang semestinya kokoh itu pada akhirnya runtuh pada kekuasaan uang yang kemudian merubah bangunan dan legitimasi kedaulan rakyat. ini kemudian melahirkan mandat pada politisi yang korup, tidak memiliki visi dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.
Selain itu, suburnya politik sekterian dan politik primordial, hoax dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah di tengah masyarakat yang tidak produktif dalam pembangunan kita. Maka untuk itu penting untuk parapihak mendorong partisipasi secara aktif dari rakyat dalam dinamika-dinamika politik kita secara efektif. Tentu saja, kesadaran ini harus dibangun secara kolektif dan dilakukan secara evolutif dan kerja-kerja literasi yang harus menjadi tanggung jawab cendekia-intelektual, pegiat sosial, politisi dan partai politik.
Untuk itu, mari para anak-anak muda yang memiliki kesadaran dalam bidang politik mulai membangun gerakan literasi politik pada rakyat, terutama rakyat miskin dan pedalaman agar tidak menjadi mangsa bagi para politisi yang tidak memiliki semangat untuk membangun dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi birahi politik dan nalar kekuasaannya yang acapkali abai pada kepentingan rakyat yang telah memberikan mandat.