Siang ini, selepas Jum'atan, saya ditanya sama istri, "Gaji anggota DPR berapa?" Saya agak heran. Biasanya istri tak peduli soal begini-beginian. Mungkin sekadar menjawab pertanyaan dalam benaknya sendiri ihwal jabatan politik yang dikejar-kejar banyak orang.
"DPRK mungkin 15 juta. Ditambah sejumlah tunjangan lain. Mobil. Rumah. Komunikasi. Transportasi. Dan, terasi."
"Terasi?" ulang istri saya, bingung. Saya tersenyum. Ia pun tahu maksud saya.
"Mereka juga punya dana aspirasi. DPRK, DPRA, DPR RI berbeda jumlahnya."
"Berapa?" tanya istri saya.
"Googling aja," jawab saya.
"Terus, tugas mereka apa saja?"
Saya sedang makan. Dan, obrolan politik sungguh jarang antara kami berdua. Selama ini kami lebih asyik membahas novel, puisi, drama, ejaan, dan perihal terkait bahasa karena kami sama-sama guru Bahasa Indonesia.
"Tugas Wakil Rakyat ada tiga. Pertama, budgetting atau anggaran. Kedua, monitoring atau mengawasi sejumlah proyek atau kegiatan yang dilaksanakan eksekutif. Dan yang ketiga membuat undang-undang atau regulasi."
"Contoh undang-undang yang mereka buat, Peraturan Daerah atau Perda menyangkut larangan merokok dan mendengarkan musik di Jakarta. Oya, di Aceh, Perda itu disebut qanun."
Istri saya sampai beberapa mengeluarkan bunyi 'O' panjang. Lalu, entah karena kena pancing 'O'-nya itu, saya jelaskan mengapa jabatan sebagai Wakil Rakyat menjadi primadona.
Perlu diketahui, Wakil Rakyat di samping menerima gaji dan sejumlah tunjangan dari negara, mereka juga dapat membuat 'deal' lain dengan sejumlah kontraktor dan kepala dinas. Di samping itu, mereka juga punya dana aspirasi yang penyalurannya sesuai dengan kehendak mereka.
"Di sekolah kita misalkan dibuat rehab musala dengan anggaran Rp 300 juta. Jumlah tersebut pertama dipotong untuk pemilik dana aspirasi sebesar 25%, misalkan. Bisa jadi lebih rendah lagi atau lebih banyak lagi. Kedua, dipotong untuk meluluskan proyek tersebut dari pihak tender. Ketiga dipotong lagi untuk preman resmi dan tidak resmi. Keempat dipotong lagi . . . pokoknya, kalau dari atas kadonya sekitar 15 kilo, sampai kepada yang menerima bisa-bisa hanya 5 Kg."
Jika si Wakil Rakyat masuk komisi basah, misalnya komisi pembangunan, 'deal' proyek tentu lebih banyak ketimbang komisi-komisi yang tidak berhubungan dengan pembangunan. Misalnya kolega DPR hanya Dinas Syariat Islam, Satpol PP, Dispora, Perhubungan, Pariwisata, itu bisa dibilang lahan 'kemarau'. Tapi kalau kolega DPR adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, ini menggiurkan. Karenanya, siapa saja yang jadi Anggota Dewan, mereka pastilah berlomba-lomba sebagai Ketua, Wakil, Ketua Banggar, atau Ketua Komisi. Jabatan adalah uang. Jabatan adalah nilai plus.
Nah, mengapa pengesahan APBK, APBA, APBN, seakan selalu tarik-ulur. Biarpun ditutupi, masyarakat banyak sebenarnya tidak lagi selugu dulu. Masyarakat tahu bahwa saat pembahasan anggaran, Wakil Rakyat dan Eksekutif (Bupati, Gubernur, Presiden) harus menerima sekian saran, masukan, dan titipan agar pembahasan anggaran mulus-mulus saja. Di sanalah 'kue anggaran' dibagi untuk mereka yang punya kepentingan, meskipun tidak berhak.
Inilah titik di mana konflik terus berlangsung antara semua pihak. Pihak yudikatif (Kejaksaan dan Kepolisian/TNI) tentu saja tak tinggal diam. Mereka bisa bermain karena fungsi penyelidikan. Namun, semenjak dua fungsi ABRI dicabut, peran Polri lebih dominan ketimbang ketiga angkatan lain. Yang kemudian terjadi adalah konflik KPK dengan penegak hukum. Salah satunya Polri dan KPK dengan istilah cicak dan buaya. Konflik legislatif dengan KPK. Dan lainnya.
Konflik legislatif dan eksekutif sebenarnya baik untuk demokrasi dan plot anggaran yang berpihak pada rakyat. Celakanya, 'kue anggaran' selalu menjadi lelatu konflik antarlembaga.
(Bersambung . . .)