Pada kesempatan ini saya akan mereview lagi buku acehnologi volume 2 bab terakhir yaitu bab 21 tentang Politik Aceh . dalam bab ini penulis menjelaskan bahwa kajian tentang politik aceh memnag memerlukan kerangka yang berlandaskan pada nilia-nilai dan budaya yang menjadi standar perilaku berpolitik. Karena di Aceh, tidak pernah padam akan persoalan kekuasaan dan kerajaan atau pemerintahanm, maka sudah pasti kajian politik menjadi suatu keniscayaan untuk dipelajari dari kacamata ilmu orang aceh sendiri.
Pada halaman 688, penulis juga menjelaskan bahwa Aceh merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki partai politik lokal dan rujukan di dalam melaksanakan tata pemerintahan.
Aceh dapat menemukan sendiri konsep-konsep politik yang berasal dari tradisi aceh sendiri. selama ini, tidak ada rujukan tertulis mengenai filsafat politik di aceh. Lebih banyak karya yang muncul adalah praktik politik di aceh. Namun demikian, studi politik aceh cenderung digiring pada dunia Melayu. Sehingga politik aceh dilihat dari perspekif kebangkitan dunia melayu.
Untuk memudahkan pemikiran politik aceh, penulis membagikan ke dalam beberapa fase. Fase pertama saat terjadi proses islamisasin dan pendirian beberapa kerajaan islam di pulau Ruja. Fase kedua dapat dikatakan sebagai era pendirian dan kejayaan kesultanan aceh darusslam pada 1203 Masehi. Fase ketiga adalah fase kolonialisasi I dimana terjadi saat aceh menghadapi penjajahan belanda pada tahun 1873 hingga kejatuhan istana kerajaan aceh Darussalam di banda aceh, yang kemudian dilanjutkan oleh pada ulama. Fase keempat adalah fase Kolonialisasi II adalah saat para ulama dan pejuang aceh menghadapi belanda hingga kedatangan jepang pada tanggal 12-13 Maret 1942. Fase kelima adalah fase revolusi I ditandai dengan pergolakan sosial politik yang dimotori oleh PUSA. Fase keenam adalah fase revolusi II perang cumbok. Fase ketujuh adalah safe separatisasi I terjadi ketika peristiwa DI/TII di bawah pimpinan tgk. Abu daud beureueh pada 21 september 1953.
