Blang Padang tak ubah gadis yang tak pernah tua. Molek, kencang, dan menggoda. Berada di tengah-tengah kepungan rumah sementara para pejabat, ia strategis. Luasnya yang mencapai 8 hektar, diperebutkan untuk kepentingan upacara yang melibatkan orang secara kolosal. Blang Padang adalah keuneubah raja. Tak ada pihak seberani TNI mengklaim itu milik lembaga. TNI adalah kekuatan terbesar yang terlihat mengikuti aturan bernegara secara baik. Namun, kekuatannya bergerilya mencampuri urusan sipil ke hal-hal tak patut macam tata cara turun ke sawah. Nikmat ini sudah dilansungkan secara sistematis dari zaman kolonial saat Indonesia masih dalam angan-angan Soekarno cs hingga Jepang masuk. Orde lama juga memupuk kekuatan politik militer hingga menjadi raksasa tidur yang jika diganggu, Soekarno saja harus lengser. Cara berpolitik Indonesia memang sudah bawaan demikian; terlihat santun, namun penuh intrik dan saling jegal dalam senyap.
Blang Padang yang kembali diklaim KODAM sebagai harta warisannya untuk kesekian kali dan, parahnya itu terjadi di era kepemimpinan Kodam pada putra Aceh sendiri, adalah pengulangan yang membosankan. Sebosan lari-lari kecil membakar lemak di sana, dalam kepungan kursi kafe ala alun-alun di Jawa.
Pemerintah Aceh dan pemkot Banda Aceh sama lebih bosan. Selain takut pada murka tentara, mereka sama seperti sikap sipil lainnya. Tak ingin ikut campur dan masuk berkonflik di sana, jika tentara menjadi pihak lawan. Siapa mau kinong tapak pre tentara? Bukankah konflik bersenjata sudah memberi pengalaman luar biasa banyak? Berurusan dengan tentara sama menyebalkan dengan mengganggu sarang tawon.
Tahu sendiri, kan. Tentara tak pernah melancarkan aksi secara individu. Mereka akan bergerombol jika berniat membalas sakit hati.
Pemerintah Aceh dan Pemkot Banda Aceh kalau terus menerus diam saat KODAM bernafsu banget terhadap Blang Padang yang dalam sejarah disebut umong Meusara mesjid raya Baiturrahman, harus bersiap-siap kehilangan tanah wakaf lain. Pemerintah Aceh dan DPRA harus bergerak menempuh jalur hukum dan politik. Jangan hanya vokal saat tarik-ulur pergub APBA saja besar ngomong. Pada momen beginilah suara politikus penting. Selemah-lemahnya, menulis surat terbuka membantah pernyataan pangdam di kolom rubrik droe keu droe koran Serambi Indonesia.
Kalau berharap pada STEEMENETEN, mustahil. Ia hanya tokoh kartun yang visi ekopol-nya sebatas menghimpun sebanyak mungkin SBD sehari-hari.
Wassalam
Steemenenten and Friend