Di samping itu, propaganda-propaganda yang dikontrol oleh Goebbels pun memuat kesadisan rasial. Dunia tahu bahwa rezim fasisme Jerman sangat membenci orang-orang Yahudi, terutama mereka yang menetap di Jerman. Propaganda anti-Yahudi biasanya dimuat dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya pembahasan mengenai etnisitas dan rasial.
Jika di lapangan semangat anti-Yahudi dijalankan dengan membasmi mereka, termasuk membakar naskah sejarah atau pengetahuan yang diproduksi (tidak semua buku yang dibakar saat itu adalah karangan penulis Yahudi), permusuhan terhadap Jerman di lingkup alam pikir diinjeksi lewat pengetahuan.
Program anti-Yahudi pun menjadi topik besar dalam setiap kurikulum sekolah. Adalah Der Sturner yang diberi wewenang untuk proyek penerbitan buku bergambar untuk propaganda tersebut. Ini adalah organ yang khusus dibuat untuk penyebaran publikasi anti-Yahudi selama rezim Hitler. Buku-buku bergambar yang dihasilkan bahkan menyasar anak-anak usia 6-8 tahun. Tidak hanya dalam pembahasan ilmu sosial atau humaniora, propaganda anti-Yahudi pun masuk ke dalam pelajaran matematika. Contoh propaganda rasial dalam matematika seperti berikut:
“Orang-orang Yahudi adalah alien di Jerman.
Pada tahun 1933 ada 66.060.000 penduduk di German Reich.
499.682 di antaranya adalah orang Yahudi.
Berapa persen jumlah alien di sana?”
Sama halnya dengan Perang Dunia I, Perang Dunia II juga diramaikan oleh kebijakan sensor oleh pemerintah yang mana kemudian memantik perang media antarnegara.
Di Amerika Serikat, mengontrol informasi publik pada saat perang—yang oleh musuh mungkin akan dieksploitasi untuk merusak operasi militer, kebijakan strategis, atau pertahanan negara—menjadi sama pentingnya dengan mengelola rahasia resmi negara. Informasi publik dijaga betul seperti proteksi atas top secrets.
Selama Perang Dunia II, Presiden Roosevelt memiliki kekuatan untuk mengendalikan informasi yang diberikan kepada media. Kebijakan yang telah disahkan sejak 1938 melarang publikasi foto-foto yang tidak sah menurut negara. Begitu pun dengan sketsa dan peta pangkalan militer.
Ini memberi Presiden wewenang untuk menentukan mana jenis informasi militer yang sangat harus diproteksi. Namun kontrol terhadap media tidaklah seketat dengan apa yang dilakukan di Jerman, misalnya.