Pada bab ini menjelaskan bagaimana budaya politik di Jawa dan di Aceh ? Sebelum menjelaskan tentang kebudayaan politik di Jawa dan di Aceh. Akan menjelaskan definisi budaya politik. Definisi budaya politik adalah yang membahas tiga hal dalam satu objek yakni norma, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut di dalam sebuah tatanan politik. Hal yang disebabkan format kebudayaan politik di Indonesia sudah dikuasai oleh norma-norma, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkembang di kalangan orang Jawa. Dengan kata lain, Aceh menjadi objek, sedangkan Jawa menjadi subjek. (hal 1327)
Di dalam pikiran Jawa masih mendominasi tiga hal, yakni sakral, mitos, dan mistik. Sistem politik yang ditawarkan oleh Jawa bersifat “Gado-gado” sehingga begitu bermasalah bagi kalangan yang non Jawa untuk memahami permainan politik Indonesia. Dominasi Jawa sekarang sudah menjadi pengetahuan umum yang sangat kuat pada sosok kepemimpinan Republik Indonesia. Hal yang paling menarik nya dilihat dari segi bagaimana budaya politik ini bisa menyebabkan kehancuran pada pemimpin itu sendiri. Kehidupan Jawa penuh dengan ramalan. Biasanya ramalan tersebut menjadi legenda. Orang Aceh dipaksa untuk memahami sistem budaya politik Indonesia melalui sistem dalang atau pewayangan. (hal 1332)
Terkait dengan Aceh, sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa secara sejarah memang telah ada sistem politik tersendiri, sama seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Kerajaan-kerajaan lainnya di pulau Jawa. Ketika Aceh menjadi bagian Indonesia, maka saksi sejarah itu harus dikuburkan dalam-dalam, karena Aceh sudah menjadi “orang daerah”. Prinsip sebagai “orang daerah” orang Aceh boleh menjadi “orang pusat”. (ha; 1333)
Apa yang hendak diketengahkan adalah budaya Jawa adalah pusat dari semua wangsa-wangsa yang ada di Nusantara. (hal 1333) Dalam hal ini, Aceh yang semula merupakan NANGGROE (Negara) dimana memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Aceh telah menjadi nanggroe, bukan lagi NANGGROE, maka semua sistem kehidupan rakyat Aceh dipaksakan untuk mengikuti sistem pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini, gejolak demi gejolak yang timbul di Aceh selalu ingin menuju NANGGROE yang juga diselimuti semangat keislaman sebagai kekhususan Aceh. (1339)
Ketika NANGGROE muncul di Aceh, maka dapat dikatakan bahwa yang dikedepankan adalah sejarah orang yang memegang otoritas, bukan orang yang memegang kuasa. Dalam hal ini, kuasa yang paling hakikat dipegang oleh Allah. Konsep NANGGROE adalah berkenaan dengan 3 hal :
Pertama, NANGGROE dibangun melalui “peminjaman” beberapa ide-ide besar yang muncul di Timur Tengah.
Kedua, NANGGROE berhubungan erat dengan otoritas dari Allah yang menjadi “wakilnya” di muka bumi untuk berlaku adil.
Ketiga, NANGGROE muncul karena adanya kekuatan lokal yang ingin bersatu di bawah simbol-simbol ajaran Islam. (hal 1343)
Salah satu kebiasaan orang Jawa yaitu suka pada ramalan. Biasanya di dalam merencanakan sesuatu, maka yang paling utama dilakukan adalah meramal terlebih dahulu, kemudia menkondisikan ramalan tersebut dengan kenyataan.
Beberapa contoh tradisi budaya politik di Jawa, ini sebenarnya tidak dianjurkan, namun fenomena meramal atau menerawang tidak bisa diabaikan sama sekali. Sehingga muncul kendali gaib, ketimbang kendali non gaib.
