Munawir Abdullah
PASCA terjadi bencana alam sepanjang tahun 2017, Aceh diperkirakan mengalami kerugian mencapai 1,5 Triliun. Dalam rentan waktu setahun tersebut kurang lebih terjadi bencana alam dan lingkungan di Aceh mencapai 120 kali bencana. Sedangkan korban jiwa mencapai 62.487 jiwa. Data tersebut saya dapatkan berdasarkan hasil pres rilis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh.
Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, bahkan salah-satu Gampong yang ada di Kabupaten Aceh Utara menjadi sasaran empuk “genangan air” saat hujan tiba. Meningkatnya jumlah penebangan hutan secara besar-besaran merupakan salah-satu faktor penyumbang banjir. Begitu juga pembukaan lahan untuk perkebunan dalam skala ribuan hektar menjadi alasan lain penyebab terjadinya kerentanan terhadap banjir.
Mendominasinya perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah-satu alasan untuk kehadiran air bah tersebut setiap tahunnya. Bila kondisi ini tidak disikapi dengan baik oleh pemerintahan. Maka bencana alam dan lingkungan akan menjadi peristiwa tahunan yang akan terjadi setiap tahunnya.
Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi hal tersebut.
Pertama, pemerintah dapat menyikapi dengan dana bencana tanggap darurat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan itu memang telah dilakukan setiap terjadi bencana. Namun itu bukanlah langkah dan upaya yang tepat untuk memperbaiki akar persoalannya.
Kedua, pemerintah harus memperketat pemberian izin penguasaan kawasan hutan dan harus mendeteksi hutan-hutan yang sudah kritis untuk dikelola dan ditata kembali secara baik melalui perbaikan pola ruang. Dan ini merupakan salah-satu langkah untuk memperbaiki persoalan banjir pada akan persoalannya.
Perbaikan tata ruang merupakan kunci untuk mengevaluasi hutan dan lahan yang telah kritis.
