Bagi Steemian atau mereka yang sudah akrab dengan teknologi blockchain tidak terkejut dengan kejadian tertangkapnya dua kepala daerah di Aceh awal Juli lalu dalam Operasi Tangkap Tangan KPK.
Tindakan korupsi dalam semua bentuk dan modusnya pasti akan terus terjadi manakala pemerintah belum menerapkan transparansi radikal dalam pengelolaan anggaran yang memungkinkan semua pihak, termasuk publik memiliki kesempatan mengawasi sekaligus menjaga anggaran dari semua perilaku curang.
Apa yang terjadi di Aceh, jika OTT KPK terbukti benar, adalah buah dari penerapan transparansi setengah hati. Ada syarat bahkan aturan transparansinya namun karena masih menggunakan teknologi tersentral maka tindakan "gelap" masih mungkin dilakukan.
Beruntung Indonesia sudah memiliki KPK, dan beruntungnya lagi KPK masih berada sepenuhnya dalam dukungan rakyat. Andai KPK semata mengandalkan aturan barangkali orang-orang KPK telah mengalami kriminalisasi yang parah dan bertubi-tubi.
Melalui media ini setidaknya kita sudah cukup memadai mengingatkan semua pihak untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut beberapa post yang pernah mengingatkan soalan dimaksud:
Lima bulan lalu
https://steemit.com/indonesia/@rismanrachman/steem-steemit-blockchain-dan-ajakan-menggelar-steemfair-oleh-stephenkendal?sort=author_reputation
Delapan bulan lalu
https://steemit.com/indonesia/@rismanrachman/blockchain-untuk-memutus-mata-rantai-korupsi-di-indonesia
Pentingnya teknologi blockchain juga mengingat perilaku penguasa kerap dipengaruhi banyak kepentingan, termasuk hasrat pribadi, yang kemudian sangat mungkin mempengaruhi sikap awal.
Awalnya bisa jadi sikap kita terjadap korupsi sangat keras, anti dan kita berjanji tidak akan mendekati, bahkan yakin sekali mampu mengatasi bisikan, apalagi ajakan. Namun, karena kita manusia, waktu terkadang memberi ruang bagi terjadinya perubahan, salah satunya bisa jadi karena dorongan hawa nafsu.
Untuk itu, solusi paling praktis adalah menerima kehadiran teknologi blockchain sebagai solusi memutus matarantai korupsi sehingga uang pembangunan dapat sepenuhnya dinikmati oleh rakyat. Semoga OTT KPK membuat Aceh berbenah, bukan sibuk mencari kambing hitam.